Kompas.com - 02/07/2015, 10:14 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mahkamah Agung hingga saat ini belum menerima dokumen resmi dari Komisi Yudisial mengenai rekomendasi pemberian sanksi terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Rekomendasi itu terkait sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan yang ditangani Sarpin.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, dokumen resmi KY akan menjadi dasar pertimbangan MA untuk menyetujui atau menolak pemberian sanksi.

"Belum ada dokumen resmi yang diterima Ketua Mahkamah Agung, jadi belum bisa ditentukan mengenai rekomendasi itu," ujar Suhadi kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2015).

Suhadi mengatakan, apabila dokumen berisi rekomendasi tersebut telah sampai ke Ketua MA, maka para pimpinan MA akan mengadakan rapat pimpinan untuk mengkaji rekomendasi yang diberikan KY. MA diberikan waktu selama 60 hari untuk membuat putusan.

Suhadi mengatakan, menurut undang-undang, jika setelah 60 hari MA belum juga memberikan putusan, maka rekomendasi KY tersebut dapat berlaku dengan sendirinya.

Rapat pimpinan MA biasanya hanya menggunakan dokumen resmi yang diberikan KY sebagai landasan. MA tidak perlu untuk memanggil pihak yang dikenai rekomendasi.

KY sebelumnya memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama 6 bulan terhadap Sarpin Rizaldi. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang diikuti semua Komisioner KY. (baca: KY Rekomendasikan Sanksi Skors 6 Bulan untuk Sarpin)

Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan, putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa prinsip kehakiman yang dilanggar oleh Sarpin.

"Pleno lengkap dengan 7 Komisioner KY telah sepakat merekomendasikan sanksi skors, (non-palu) selama 6 bulan," ujar Imam kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2015).

Menurut Imam, ada beberapa hal yang merupakan prinsip dasar hakim, yang dinilai telah dilanggar oleh Sarpin. (baca: Ruki Tak Mau Komentari Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Nasional
Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.