Calon Panglima TNI Janji Remajakan Alutsista, Produk Dalam Negeri Diprioritaskan

Kompas.com - 01/07/2015, 17:20 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpose di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015). KOMPAS.com/IHSANUDDINKepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpose di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, bertekad meremajakan dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan TNI. Dia optimistis program ini bisa berjalan dengan baik karena didukung oleh pemerintah.

"Ini sejalan Kabinet Kerja meningkatkan anggaran 1,5 persen dari PDB (produk domestik bruto)," kata Gatot saat memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Gatot mengatakan, nantinya TNI hanya akan membeli alutsista baru, bukan barang bekas atau hibah. Alutsista lama yang masih layak pakai akan dioptimalkan dan dirawat dengan baik.

"Saya akan memastikan semua alutsista siap secara operasional," ujar Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Gatot juga berjanji akan lebih mengutamakan alutsista produksi dalam negeri. Pembelian dari luar negeri baru akan dilakukan apabila Indonesia memang belum mampu memproduksi sendiri alutsista yang diperlukan.

"Pembelian alutsista ini juga harus dilakukan dengan transfer teknologi dan transfer knowledge," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X