Ada Seruan Jihad ISIS, JK Minta Aturan Pemberantasan Terorisme Diperketat

Kompas.com - 30/06/2015, 20:14 WIB
Wakil presiden terpilih 2014-2019, Jusuf Kalla, menjawab pertanyaan wartawan usai berbicara pada acara rembuk nasional kebijakan tata kelola migas untuk kesejahteraan rakyat di Jakarta Selatan, Senin (8/9/2014).  TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDIN Wakil presiden terpilih 2014-2019, Jusuf Kalla, menjawab pertanyaan wartawan usai berbicara pada acara rembuk nasional kebijakan tata kelola migas untuk kesejahteraan rakyat di Jakarta Selatan, Senin (8/9/2014). TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme diperketat. Menurut Kalla, Kepolisian bisa melakukan tindakan hukum meskipun sasarannya masih berstatus terduga teroris.

"Jadi tentu kita harus memperketat. Karena, kalau (kita) tidak memperketat, semua bisa lari ke Indonesia. Jadi yang dimaksud teroris itu kalau sudah terduga sudah bisa diambil tindakan karena itu seluruh dunia perlu melakukan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Terkait masalah ini, Kalla mengaku telah membicarakannya dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Menurut Kalla, keberadaan aksi terorisme tidak bisa dihindari. Aksi terorisme bisa terjadi kapan pun dan di mana pun.

"Ya sejak dulu, teroris, ya memang ada, pemerintah di manapun memperketat aturannya. Jadi kalau di Asia, Malaysia dan Singapura sudah memperketat masalah itu, (kita) perketat," kata Kalla.

Sebelumnya, beredar fatwa di dunia maya yang berisi ajakan bagi para pengikut Negara Islam Irak Suriah (ISIS) untuk berjihad di bulan Ramadan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengaku akan menjaga ketat keamanan Jakarta dari aksi terorisme. Tito melihat ada hubungan erat antara penyerangan yang terjadi di Perancis, Tunisia dan Kuwait dengan seruan kelompok ISIS untuk melakukan jihad.

"Kita lihat bahwa ada keterkaitan erat antara imbauan melakukan jihad di bulan Ramadhan sehingga terjadi peristiwa berturut-turut di Perancis, Tunisia dan Kuwait," kata Tito.

Jika dilihat, Tito mengatakan ISIS ini berasal dari kelompok tertentu. Di Indonesia, Tito menyebutkan ada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.