Kompas.com - 30/06/2015, 14:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh menyebut tren kekerasan terhadap anak meningkat secara kuantitatif sejak 2011. Menurut dia, mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang dekat.

"Dari sisi skalanya, trennya memang meningkat. Mayoritas pelakunya memiliki relasi hubungan dekat baik pengasuh dalam keluarga ini cukup tinggi yang melibatkan orang terdekat," kata Asrorun di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hari ini, KPAI mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Asrorun menyampaikan, rata-rata kasus kekerasan anak berawal dari masalah perdata seperti perceraian orang tua. Perceraian ini bisa berujung pada perebutan hak asuh anak. Untuk itu, KPAI menilai perlu langkah progresif dengan memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

KPAI sepakat dengan ide Wapres Jusuf Kalla yang menilai jam kerja pegawai perempuan perlu dikurangi. Dengan demikian, pegawai perempuan yang memiliki anak bisa lebih intens berkomunikasi dengan anaknya di rumah.

"Ide Wapres terkait peningkatan intensitas komunikasi orang tua dan anak salah satunya dengan pengurangan dan pengaturan jam kerja masih relevan dalam rangka kualitas penyelenggaraan perlindungan anak," tutur Asrorun.

Menurut dia, perempuan yang hidup di kota besar menghabiskan waktunya cukup banyak di jalan dan lingkungan kerja. Akibatnya, relasi pengasuhan dengan anaknya menjadi minim. Hal ini dinilai Asrorun berdampak pada longgarnya sendi-sendi ikatan kekeluargaan sehingga rawan terjadi malpraktek pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, Asrorun menyampaikan bahwa Wapres mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. "Disampaikan juga Pak Wapres ingatkan betapa pentingnya partsipasi masyarakat karena perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nasional
Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.