Kompas.com - 30/06/2015, 12:48 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, menilai ancaman gerakan terorisme dan separatisme di era modern ini begitu mudah dan cepat menyebar. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan berbagai kalangan mengakses dunia maya.

"Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, maka ajaran terorisme dan ideologi ekstrem akan semakin mudah memengaruhi generasi kita, terutama generasi muda yang tidak memahami dan mengamalkan Pancasila," kata Sutiyoso saat memaparkan visi-misi saat uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Sutiyoso mencontohkan gerakan organisasi pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS), yang menyebar lewat berbagai website dan media sosial di internet. Dengan cara ini, paham radikal bisa berkembang dengan cepat ke banyak orang.

"Bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi keutuhan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia saat ini semakin kompleks, bersifat asimetris, dan tidak terpola," ucapnya.

Untuk mengantisipasi terus berkembangnya ajaran terorisme dan separatisme melalui dunia maya ini, Sutiyoso mengusulkan modernisasi alat-alat intelijen. Mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya itu menilai alat-alat intelijen di Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan negara-negara lain.

"Pengamanan terhadap informasi melalui dunia maya serta perang telekomunikasi dan cyber relatif masih lemah. Hal ini perlu diwaspadai," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Setelah Sutiyoso memaparkan visi-misinya, uji kelayakan dan kepatutan langsung digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Setelah itu, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan. Komisi I tidak menentukan apakah Sutiyoso lolos atau tidak lolos uji tersebut. Komisi hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.