Sutiyoso Soroti Gerakan Terorisme dan Separatisme Lewat Dunia Maya

Kompas.com - 30/06/2015, 12:48 WIB
Calon kepala BIN Sutiyoso Kompas.com / Dani PrabowoCalon kepala BIN Sutiyoso
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, menilai ancaman gerakan terorisme dan separatisme di era modern ini begitu mudah dan cepat menyebar. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan berbagai kalangan mengakses dunia maya.

"Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, maka ajaran terorisme dan ideologi ekstrem akan semakin mudah memengaruhi generasi kita, terutama generasi muda yang tidak memahami dan mengamalkan Pancasila," kata Sutiyoso saat memaparkan visi-misi saat uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Sutiyoso mencontohkan gerakan organisasi pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS), yang menyebar lewat berbagai website dan media sosial di internet. Dengan cara ini, paham radikal bisa berkembang dengan cepat ke banyak orang.

"Bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi keutuhan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia saat ini semakin kompleks, bersifat asimetris, dan tidak terpola," ucapnya.

Untuk mengantisipasi terus berkembangnya ajaran terorisme dan separatisme melalui dunia maya ini, Sutiyoso mengusulkan modernisasi alat-alat intelijen. Mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya itu menilai alat-alat intelijen di Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan negara-negara lain.

"Pengamanan terhadap informasi melalui dunia maya serta perang telekomunikasi dan cyber relatif masih lemah. Hal ini perlu diwaspadai," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Setelah Sutiyoso memaparkan visi-misinya, uji kelayakan dan kepatutan langsung digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Setelah itu, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan. Komisi I tidak menentukan apakah Sutiyoso lolos atau tidak lolos uji tersebut. Komisi hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X