Romahurmuziy Anggap Ada Pembentukan Opini yang Salah soal Dana Aspirasi

Kompas.com - 30/06/2015, 09:42 WIB
Ketum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan, Senin (29/6/2015). Romy memastikan bahwa KPU tidak akan menolak pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANKetum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan, Senin (29/6/2015). Romy memastikan bahwa KPU tidak akan menolak pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
EditorBayu Galih

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI, Romahurmuziy, menjelaskan terkait usulan dana aspirasi senilai Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR per tahun yang kini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.

"Kami memang perlu memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat luas terkait hal ini," kata pria yang akrab disapa Romi itu kepada Antara seusai silaturahim dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii di pendapa Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (29/6/2015) malam.

Romi yang juga merupakan Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya ini menjelaskan, opini yang terbentuk di masyarakat saat ini seolah-olah anggota Dewan meminta tambahan dana Rp 20 miliar untuk diberikan kepada konstituennya. Padahal, yang terjadi, dana usulan tambahan dana tersebut sebagai dana tambahan kepada daerah melalui APBD kabupaten/kota yang diwakili.

"Dalam konteks ini, sebenarnya tidak ada keterlibatan Dewan, kecuali semata-mata karena konteks pengusulan," kata dia.

Namun, kata Romi, kegaduhan yang terjadi telah menimbulkan persoalan baru. Dia mencontohkan timbulnya bahasa yang tidak patut, seperti pembegalan dan perampokan, telah membuat situasi kurang nyaman.

Oleh karena itu, Romi mengusulkan agar usulan tambahan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar itu hendaknya ditinjau kembali.

Rapat paripurna DPR RI pada 23 Juni 2015 menyetujui rancangan peraturan DPR tentang tata cara usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dengan dana aspirasi.

DPR mengajukan anggaran UP2DP itu bagi setiap anggota DPR RI sebesar Rp 20 miliar atau totalnya mencapai Rp 11,2 triliun untuk tahun 2016.

Pengajuan dana aspirasi itu disebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tentang serangkaian tugas wakil rakyat itu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X