Kompas.com - 29/06/2015, 19:05 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso saat ditemui seusai menghadiri peresmian di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso saat ditemui seusai menghadiri peresmian di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso menyatakan komitmennya untuk melaksanakan kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, Budi belum menyerahkan LHKPN tersebut dengan alasan kehati-hatian dalam menaksir hartanya.

Harta tersebut salah satunya adalah barang-barang antik, termasuk mobil keluaran tahun 'jadul'.

"Misalnya, saya beli mobil tahun 1990, lalu ditaksir sekarang harganya berapa? Pajaknya berapa? Yang seperti-seperti itu yang saya memerlukan ahli untuk menghitungnya," ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri pada Senin (29/6/2015).

Ia tak ingin ada kesalahan dalam menginventarisir nilai harta kekayaan karena khabwatir akan menjadi bumerang di kemudian hari. Budi juga khawatir diituding menggelapkan pajak, pemalsuan dan lain-lain. 

"Atau coba deh teman-teman wartawan minta blangko LHKPN ke KPK, kalau bisa mengisi itu dalam waktu seminggu bisa selesai, akan saya bayar," kata Budi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

Nasional
Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.