Komnas HAM-Kemendagri Kerja Sama Tuntaskan Konflik Sosial di Perbatasan

Kompas.com - 29/06/2015, 14:46 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Komnas HAM Nur Kholis sesuai melakukan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat melakukan kerja sama penuntasan konflik sosial di daerah. Salah satunya, konflik sosial yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia.

"Kita punya 187 kecamatan di perbatasan yang rawan digunakan sebagai tempat masuknya narkoba, digunakan sebagai tempat warga negara asing yang menyelundup masuk ke wilayah Indonesia," ujar Tjahjo dalam pidato sambutan di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurut Tjahjo, wilayah perbatasan sebagai pintu masuk negara seringkali menimbulkan konflik sosial. Belum lagi ada daerah otonomi baru di kawasan perbatasan yang regulasinya baru dibentuk. Konflik sosial biasanya terjadi dalam persoalan sengketa lahan.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengakui bahwa pihaknya mulai kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di kawasan perbatasan. Konflik sosial yang tidak kunjung selesai akan membuat kepala daerah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang berada di luar program pembangunan daerah.


Nur Kholis mengatakan, salah satu bentuk tindak lanjut yang direncanakan dalam kesepakatan kerja sama ini adalah upaya mediasi. Dengan bertindak sebagai mediator, diharapkan konflik sosial dapat berakhir tanpa merugikan salah satu pihak yang terlibat.

"Dalam konteks perbatasan, Komnas HAM membantu melalui cara mediasi. Diharapkan cara ini mendapat dukungan Sekretaris Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Kalau tidak, ego sektoral akan terus ada, maka harus ada win win solution," kata Nur Kholis.



EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X