Kompas.com - 29/06/2015, 14:07 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. Padahal, kata Fahri, sejak awal, pemerintah-lah yang mengusulkan kenaikan dana parpol tersebut.

"Government tiba-tiba menolak, lah siapa yang mulai? Datangnya dari pemerintah kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Fahri mengatakan, seharusnya pemerintah bisa konsisten dengan sikapnya. Pemerintah harus melihat bahwa kenaikan dana parpol ini sangat penting bagi perkembangan partai politik ke depan. Dengan kenaikan dana bantuan untuk parpol, kata dia, potensi korupsi bisa dikurangi. Ia menyayangkan pemerintah lebih mendengarkan opini di publik yang menolak dana parpol ini.

"Sekarang tiba-tiba mereka 'balik badan' sehingga yang dipersepsikan partai politik rakus dan lain-lain," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan tidak akan lagi membahas usulan kenaikan dana bantuan pemerintah bagi partai politik dengan DPR dan Menteri Keuangan. Menurut Tjahjo, Kemendagri akan lebih fokus mengupayakan bantuan bagi organisasi kemasyarakatan dan persiapan anggaran daerah untuk melaksanakan pilkada serentak. (Baca: Mendagri Tak akan Melanjutkan Pembahasan Dana Parpol)

Menurut Tjahjo, keputusan mengenai dana parpol masih menunggu pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR. "Soal jadi atau tidak, nanti terserah Menkeu dan DPR," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.