Kompas.com - 25/06/2015, 23:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak perlu diperiksa terkait kasus kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Alasannya, karena kesimpulan Polri menilai JK tidak bersalah.

Budi menjelaskan, JK memang sempat memimpin rapat yang berkaitan dengan kondensat atau TPPI. Tetapi, kebijakan yang diambil JK dianggap penyidik Polri sudah tepat dan kesalahan ada di level pelaksana.

"Kebijakannya benar, proses pelaksanaannya yang tidak benar. (JK) tidak perlu (diperiksa) karena kesimpulannya sudah ada, sudah cukup," kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Budi melanjutkan, contoh lain ada kesalahan pada tahap pelaksanaan adalah ketika mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan arahan tentang mekanisme pembayaran. Tapi perintah Sri itu dilanggar oleh pelaksana di bawahnya yang melakukan pembayaran dengan aturan sendiri.

"Itu termasuk DJ, LP, itu melakukan penyimpangan membuat kebijakan sendiri," ujar Budi. Dalam kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti pernah mengatakan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa JK terkait kasus kondensat oleh PT TPPI.

"Kalau urgent ya dilakukan pemeriksaan," kata Budi.

Meski demikian, ia mengatakan, yang menentukan apakah Kalla perlu menjalani pemeriksaan adalah penyidik. Pasalnya, tugas penyidikan kasus itu ditangani oleh penyidik. Sedangkan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui bahwa PT TPPI memiliki persoalan finansial.

PT TPPI adalah perusahaan yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk menjual kondensat milik negara. Menurut Sri, mengingat sebagian besar saham PT TPPI dimiliki negara, muncul kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Saat itu, kata dia, JK-lah yang memimpin rapat penyelamatan TPPI.

"Ada rapat yang dilakukan Wakil Presiden waktu itu, Pak JK, yang secara jelas membahas penyelamatan TPPI dengan menunjuk Pertamina memberikan kondensat ke TPPI," kata Sri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.