Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?

Kompas.com - 25/06/2015, 17:49 WIB
KOMPAS.com/IHSANUDDIN Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kiri) dan presiden terpilih Joko Widodo (kanan) menghadiri Muktamar PKB di Surabaya, Minggu 931/8/2014) malam.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.

Pantauan Kompas.com, Muhaimin, yang biasa disapa Cak Imin, keluar dari Istana Merdeka sekitar pukul 17.15 WIB. Cak Imin keluar seorang diri dan langsung berjalan kaki menuju jalan keluar di samping Masjid di kompleks istana. Saat itu, ia tampak mengenakan baju koko warna putih dan berjalan cepat menuju mobilnya.

Beberapa menit kemudian, tampak segerombolan pria dan wanita turut keluar dari Istana Merdeka dari pintu yang sama.

Sebelumnya, ada dua mobil yang terparkir di samping Istana Merdeka. Dua mobil itu yakni Toyota Alphard warna putih dan Toyota Alphard warna hitam. Keberadaan mobil itu cukup menarik perhatian karena untuk tamu biasanya harus parkir di area luar istana kepresidenan. Namun, memang bukan kali ini saja "tamu spesial" bisa parkir di dalam Istana.


Pada saat seleksi menteri Oktober 2014 lalu, Jokowi juga sempat "memperbolehkan" mobil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh parkir di dalam Istana. Belum diketahui pasti siapa tamu istimewa lain selain Cak Imin yang ditemui Jokowi hari ini.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X