Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?

Kompas.com - 25/06/2015, 17:49 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kiri) dan presiden terpilih Joko Widodo (kanan) menghadiri Muktamar PKB di Surabaya, Minggu 931/8/2014) malam. KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kiri) dan presiden terpilih Joko Widodo (kanan) menghadiri Muktamar PKB di Surabaya, Minggu 931/8/2014) malam.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.

Pantauan Kompas.com, Muhaimin, yang biasa disapa Cak Imin, keluar dari Istana Merdeka sekitar pukul 17.15 WIB. Cak Imin keluar seorang diri dan langsung berjalan kaki menuju jalan keluar di samping Masjid di kompleks istana. Saat itu, ia tampak mengenakan baju koko warna putih dan berjalan cepat menuju mobilnya.

Beberapa menit kemudian, tampak segerombolan pria dan wanita turut keluar dari Istana Merdeka dari pintu yang sama.

Sebelumnya, ada dua mobil yang terparkir di samping Istana Merdeka. Dua mobil itu yakni Toyota Alphard warna putih dan Toyota Alphard warna hitam. Keberadaan mobil itu cukup menarik perhatian karena untuk tamu biasanya harus parkir di area luar istana kepresidenan. Namun, memang bukan kali ini saja "tamu spesial" bisa parkir di dalam Istana.

Pada saat seleksi menteri Oktober 2014 lalu, Jokowi juga sempat "memperbolehkan" mobil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh parkir di dalam Istana. Belum diketahui pasti siapa tamu istimewa lain selain Cak Imin yang ditemui Jokowi hari ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X