Adakah Matahari Kembar di Polri?

Kompas.com - 25/06/2015, 17:21 WIB
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti fidel aliKapolri Jenderal Badrodin Haiti
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS
 — Setelah sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Mungkin tidak ada yang salah dalam keputusan Polri mendorong kader-kader terbaiknya untuk "hijrah" ke KPK dan membantu perbaikan lembaga antirasuah itu. Namun, harus dicatat, pengumuman keenam nama tersebut dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti terlebih dahulu mengumumkan tiga nama pertama. Mereka ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Berselang dua pekan, giliran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan. Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masing-masing.

"Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian (adanya upaya penunjukan pengaruh). Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri," kata Bambang, Rabu (24/6/2015), di Jakarta.

Hak perorangan

Badrodin selalu menegaskan bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Ia pun menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Budi menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung. Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK.

Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pribadi, kompeten, dan dapat membangun sinergi antarlembaga. "Kami serahkan kepada Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri," kata Budi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X