Kompas.com - 25/06/2015, 16:30 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjug dan Hendrik Dikson Sirait saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Kamis (25/6/2015).
Kompas.com / Dani PrabowoWakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjug dan Hendrik Dikson Sirait saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Kamis (25/6/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang korban kasus penculikan terkait peristiwa 27 Juli 1996, Hendrik Dikson Sirait, menemui Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung, Kamis (25/6/2015). Kedatangan Hendrik ini untuk mengadukan kasus penculikannya menyusul rencana Komisi I menggelar fit and proper test terhadap calon kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso.

"Saya ingin mengadukan peristiwa penculikan dan kasus pelanggaran HAM berat," kata Hendrik di Kompleks Parlemen.

Hendrik pun menceritakan, kasus penculikan terhadap dirinya terjadi pada 1 Agustus 1996 silam. Saat itu, ia menentang tindakan rezim Orde Baru yang menyerang markas PDI di Jalan Diponegoro. Saat itu Hendrik mengaku diculik oleh Detasemen Inteldam Jaya selama dua hari.

"Patut diduga penculikan itu atas perintah Pangdam Jaya yang saat itu dijabat Mayjen Sutiyoso," kata Hendrik.

Selama diculik, ia menjelaskan kerap mendapat tindakan penyiksaan oleh sekitar lima orang interogator. Adapun tindakan penyiksaan yang ia terima misalnya pemukulan, tendangan, tamparan, hingga penyetruman.

Sementara itu, Asril mengatakan, keterangan Hendrik akan menjadi salah satu bahan klarifikasi yang diajukan Komisi I saat menggelar fit and proper test. Meski demikian, ia menegaskan, hasil fit and proper test itu nantinya hanya bersifat sebagai bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan.

"Sebelumnya juga sudah ada tiga kelompok masyarakat yang menyampaikan hal serupa. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengajukan klarifikasi kepada Sutiyoso," ujarnya.

Soal kontroversi mengenai pencalonan sebagai kepala BIN, Sutiyoso pernah menanggapinya secara ringan. "Sudah biasalah itu. Kita tanggapi dengan optimisme saja," ujar Sutiyoso, yang menjabat mantan Pangdam Jaya ketika peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. (Baca: Jadi Kontroversi, Sutiyoso Menganggap Itu Sudah Biasa)

Sutiyoso memilih untuk fokus pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI terlebih dahulu. Namun, yang jelas, Sutiyoso mengaku siap mendapat tugas dari Presiden. "Saya siap," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.