Ketua Panja Dana Aspirasi: Programnya Belum Tahu Kok Sudah Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto menilai pemerintah terlalu terburu-buru menolak dana aspirasi. DPR belum secara resmi mengajukan program dana aspirasi ini ke pemerintah.

"Mestinya penolakannya jangan sekarang. Programnya saja belum tahu, kok sudah ditolak," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut dia, pemerintah baru bisa mengetahui sisi positif dan negatif program ini saat pembahasan anggaran dengan DPR. Di sanalah pemerintah berhak menerima atau mengajukan penolakan.

"Jangan serta-merta menolak karena ini wajib mengikat, kan di rapat paripurna. Kalau nanti ditolak, silakan setelah melalui pembahasan," ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, yang terpenting DPR sudah berusaha menindaklanjuti program yang merupakan amanat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPR akan terus melobi pemerintah agar bisa menyetujui dana aspirasi ini.

Siang tadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menolak usulan dana aspirasi DPR. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. "Presiden enggak setuju," kata Andrinof di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi presiden. Selain itu, pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).