Menpora Imam Nahrowi Bicara soal "Reshuffle"

Kompas.com - 24/06/2015, 10:03 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, dirinya enggan memikirkan nasibnya terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kian santer terdengar.

"Kita tidak boleh berpikir tentang reshuffle itu, yang penting terus bekerja," kata Nahrawi saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jalan Raden Saleh I Nomor 9, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015) malam.

Kendati demikian, ketika dirinya ditanya apakah siap jika harus di-reshuffle atau direposisi, Nahrawi hanya mengatakan dirinya siap. Namun, dia masih enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. "Yang jelas dan pasti kita sebagai pembantu siap melaksanakan tugas," ujarnya.

Lebih lanjut, Nahrawi menjelaskan bahwa perombakan kabinet adalah otoritas presiden dan hak preogratifnya sebagai penentu kinerja para pembantunya.


"Kalau reshuffle kabinet itu kan otoritas Presiden. Itu murni hak prerogatif beliau, beliau yang menentukan apakah pembantunya layak diteruskan atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengharapkan rencana perombakan kabinet atau reshuffle dipertimbangkan secara masak oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan tidak ada kegaduhan politik baru karenanya.

"Reshuffle itu tentu kewenangan presiden dan hak prerogatifnya. Namun kita berharap dipikirkan secara masak sehingga jangan membuat kegaduhan baru dengan adanya reshuffle, karena saat ini ekonomi lagi suram," kata Muhaimin.

Cak Imin juga menegaskan, sebelum melakukan reshuffle, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat hasil kinerja para menteri tersebut.

"Pokoknya kita minta jangan ada reshuffle dulu. Tapi, ya sepenuhnya tergantung pemerintah," kata Muhaimin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X