Bahas Revisi UU KPK, DPR Akan Libatkan KPK, Polri, dan Kejaksaan

Kompas.com - 23/06/2015, 21:10 WIB
Ketua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan, DPR akan mendengarkan masukan dari tiga lembaga penegak hukum dalam membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain melibatkan KPK, DPR akan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Komisi III sedang membahas dan untuk itu kami akan mendengarkan lebih dulu KPK dan juga Kepolisian, dan Kejaksaan untuk bisa KPK-nya lebih kuat," kata Setya, seusai buka puasa bersama, di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Ia menyatakan bahwa revisi UU ini bertujuan menjadikan KPK lebih baik. Politikus Partai Golkar ini berharap penegakan hukum bisa berjalan lebih baik melalui revisi UU KPK.

"Supremasi hukum KPK akan berhasil, karena itu kita akan sehati-hati mungkin untuk bisa konsultasi terus dan kita akan dengarkan dulu dengan KPK," kata dia.

Revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya diputuskan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Keputusan itu diambil di dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (23/6/2015).

Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono mengatakan, pada 16 Mei 2015, Baleg telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat itu menyepakati sejumlah RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas, salah satunya RUU KPK. Ia menyebutkan, semula Baleg tidak setuju memasukkan RUU KPK ke dalam Prolegnas Prioritas 2015. Namun, dalam pertemuan dengan pemerintah, Menkumham berkomitmen melakukan perubahan terhadap UU tersebut dengan empat alasan kegentingan.

Alasan itu terkait wewenang penyadapan, sinergi wewenang penuntutan antara KPK dan Kejaksaan, pembentukan dewan pengawas untuk pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan, dan penguatan pengaturan kolektif kolegial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki sebelumnya mempersilakan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun, ia menekankan, revisi UU tersebut harus dijauhkan dari niat untuk melemahkan KPK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.