Jokowi Yakin Inpres Pencegahan Korupsi Bisa Kurangi Koruptor di Indonesia

Kompas.com - 19/06/2015, 15:33 WIB
Presiden Joko Widodo hadir dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo hadir dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini Instruksi Presiden tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang baru saja diterbitkan akan mengurangi jumlah koruptor. Inpres ini juga diharapkan bisa membantu pemerintah merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya yakini ini akan banyak sekali kurangi korupsi di daerah dan di pusat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (19/6/2015).

Hadir dalam rapat kali ini, antara lain Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, Menteri Koordinator Politik, dan Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno.

Jokowi ingin membentuk pemerintahan yang bersih, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Untuk mencapai pemerintahan bersih itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan pentingnya akuntabilitas suatu pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Akuntabilitas akurat dimulai dengan pembangunan sistem terkait e-budgeting (penyusunan anggaran secara elektronik), e-catalog (katalog secara elektronik), e-audit (audit secara elektronik), serta pajak online yang mampu perkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan baik di pusat dan daerah," ujar Jokowi.

Adapun, Inpres Stategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diteken sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi. Inpres ini menekankan pada aspek pencegahan korupsi yang harus dijalankan seluruh kementerian dan lembaga. (Baca: Jokowi Siapkan Inpres Pemberantasan Korupsi)

Istana beberapa waktu lalu juga menegaskan bahwa inpres ini tidak akan mengatur KPK. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, inpres itu ditujukan kepada kementerian dan lembaga yang berada di bawah presiden. (Baca: Istana: Inpres Pemberantasan Korupsi Tidak Atur KPK)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.