Hakim Minta Waryono dan Rudi Rubiandini Dihadirkan Kembali dalam Sidang Sutan

Kompas.com - 18/06/2015, 14:17 WIB
Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (20/1/2015). Sutan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Waryono Karno terkait dugaan suap kegiatan di Kementerian ESDM. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (20/1/2015). Sutan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Waryono Karno terkait dugaan suap kegiatan di Kementerian ESDM.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Artha Theresia meminta jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadikan kembali mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam sidang perkara mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana. Pengajuan Waryono dan Rudi sebagai saksi dimohonkan oleh penasihat hukum Sutan, Eggi Sudjana.

"Tentang Waryono dan Rudi, majelis perintahkan kepada PU silakan diatur. Kalau bisa secara prosedur, diupayakan mereka hadir," ujar Hakim Artha di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Eggi sebelumnya meminta agar Waryono dihadirkan kembali untuk dikonfrontasi keterangannya dengan anak buah Waryono bernama Didi Dwi Sutrisnohadi. Menurut dia banyak keterangan Didi dalam sidang yang tidak sesuai dengan kesaksian Waryono saat bersidang dalam perkara tersebut.

"Didi diduga keras melakukan kesaksian palsu dan sudah kami laporkan ke polisi," kata Eggi.

Eggi juga meminta jaksa menghadirkan mantan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai saksi dalam sidang Sutan. Menurut Eggi, Jero perlu dihadirkan karena namanya tertera dalam dakwaan Sutan. Jero disebut memberikan uang sebesar Rp 50 juta sebagai bentuk perhatian.

"Mengharapkan tetap dihadirkan Jero Wacik walau PU mempertimbangkan dakwaan sudah cukup. Tapi di dakwan Jero Wacik disebut-sebut oleh penuntut umum," kata Eggi.

Jaksa Doddy menegaskan bahwa dalam sidang selanjutnya, sejumlah nama yang disebut Eggi tidak perlu disebutkan karena saksi yang telah dihadirkan sudah cukup. Dalam sidang selanjutnya, jaksa akan menghadirkan dua ahli dari Perum Peruri dan staf di SKK Migas bernama Hardiono.

"Kami mempertimbangkan saksi fakta yang kami hadirkan sudah cukup," kata Jaksa Dody Sukmono.

Dalam berkas dakwaan, Waryono Karno memberikan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Sutan, yang ditaruh dalam kantong kertas berwarna silver. Uang tersebut diberikan Waryono melalui Iryanto. Rinciannya, empat pimpinan Komisi VII DPR menerima masing-masing 7.590 dollar AS, 43 anggota Komisi VII DPR menerima masing-masing 2.500 dollar AS, dan untuk Sekretariat Komisi VII DPR sebesar 2.500 dollar AS.

Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok atas dengan huruf "A" untuk anggota, "P" untuk pimpinan, dan "S" untuk Sekretariat Komisi VII. Atas perbuatannya, Sutan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X