Kompas.com - 18/06/2015, 11:35 WIB
Hingga Sabtu (24/1/2015) sore, dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengalir dengan bentuk aksi damai di Teras Gedung KPK, Jakarta. Dalam aksi itu mereka meminta ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan lembaga pemberantasan korupsi. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROHingga Sabtu (24/1/2015) sore, dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengalir dengan bentuk aksi damai di Teras Gedung KPK, Jakarta. Dalam aksi itu mereka meminta ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan lembaga pemberantasan korupsi.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto heran terhadap poin-poin yang akan direvisi DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin yang akan direvisi itu bukan membuat KPK kuat, sebaliknya akan membuat KPK tidak punya "gigi".

"Usulan revisi tidak didasari desain konsep yang baik mengenai strategi besar upaya pemberantasan korupsi. Tapi melihat poin yang direvisi, sangat memperlihatkan motif melemahkan KPK," ujar Nico saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2015).

Ada lima peninjauan dalam rencana revisi UU KPK. Yang menjadi sorotan publik, yakni poin terkait pengetatan kewenangan penyadapan, dibentuknya dewan pengawas KPK, dan pengaturan kembali pengambilan keputusan yang kolektif kolegial.

Menurut Nico, seharusnya bukan poin tersebut yang direvisi. Pemerintah seharusnya mengubah orientasi UU sehingga menguatkan KPK secara kelembagaan agar bisa menjalankan tugas pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi dengan efektif dan komprehensif. Salah satu contohnya dengan menambah kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri, membuka kantor di daerah, merekrut jaksa-jaksa terkait penuntutan, penguatan posisi pimpinan KPK, hingga mengatur supervisi perkara megakorupsi yang ditangani penegak hukum lain.

Nico berharap eksekutif menolak usulan DPR RI merevisi UU KPK. Dia masih percaya pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kuat dalam penegakan hukum.

"Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI ini perlu ditolak karena tidak ada semangat untuk memperbaiki kelembagaan KPK, tapi lebih untuk membonsai KPK supaya perilaku koruptif sebagian politisi dan penyelenggara negara tak tersentuh KPK," ujar Nico.

Rencana revisi UU itu telah masuk ke dalam daftar panjang program legislasi nasional 2015-2019 di DPR RI. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendorong pembahasan revisi UU KPK dilaksanakan 2015 ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagai inisiatif DPR dan perlu didorong untuk dimajukan sebagai prioritas 2015," kata Yasonna saat rapat dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.