Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dana Aspirasi DPR Upaya Pembegalan Anggaran secara Sistematis"

Kompas.com - 18/06/2015, 10:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengkritik permintaan anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota dalam satu tahun. Nico menilai hal tersebut sebagai upaya anggota Dewan untuk memanfaatkan keuangan negara hanya untuk mencari dukungan politik dari konstituen.

"Usulan dana aspirasi tersebut merupakan upaya pembegalan anggaran secara sistematis, karena DPR sendiri belum memiliki konsep tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya," ujar Nico kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2015).

Menurut Nico, usulan tersebut lebih cenderung bermotif politis untuk mempertahankan dukungan pemilih, ketimbang alasan anggota Dewan untuk membangun infrastruktur daerahnya.

Dana aspirasi dalam jumlah besar tersebut dikhawatirkan digunakan sebagai ajang pencitraan anggota legislatif. (baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)

Nico mengatakan, dalam hal ini anggota DPR telah salah memosisikan diri dengan berlawanan dari tugas dan fungsinya. Anggota DPR melupakan fungsi legislatif yang seharusnya melakukan tugas agregasi dan artikulasi kepentingan, bukan mendistribusikan uang rakyat yang menjadi domain eksekutif dalam kerangka pembangunan.

Badan Anggaran DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per anggota. Jika dikalikan 560 anggota DPR, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun dalam setahun. (baca: "Usulan Dana Aspirasi Pertegas DPR Kehilangan Kredibilitas, Karisma, Integritas")

Menurut rencana, dana aspirasi nantinya akan langsung disetorkan ke pemerintah daerah untuk digunakan sesuai usulan rencana pembangunan. (Baca: DPR Makin Lupa Diri)

Badan Anggaran DPR menilai mekanisme tersebut  tidak memberi kesempatan bagi anggota DPR untuk melakukan penyelewengan dana. (Baca: IPC: Dana Reses DPR Saja Tak Transparan, Bagaimana Dana Aspirasi?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com