Yusril: Mobil Listrik Pernah Dibahas dalam Rapat Kabinet

Kompas.com - 17/06/2015, 16:23 WIB
Mobil listrik Tucuxi milik Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai melaju seusai menjalani ritual tolak bala di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (5/1/2013). Mobil listrik ini dikemudikan langsung oleh Dahlan Iskan untuk uji kendara 1.000 kilometer dengan tahap awal menempuh rute Solo-Magetan.

KOMPAS/SRI REJEKIMobil listrik Tucuxi milik Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai melaju seusai menjalani ritual tolak bala di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (5/1/2013). Mobil listrik ini dikemudikan langsung oleh Dahlan Iskan untuk uji kendara 1.000 kilometer dengan tahap awal menempuh rute Solo-Magetan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kuasa hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, proyek pengadaan mobil listrik sebelumnya pernah dibahas di dalam rapat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Saat itu, pemerintah memang berencana mengembangkan mobil listrik sebagai alternatif penggunaan mobil berbahan bakar minyak.

"Gagasan mobil listrik itu dibahas dalam rapat kabinet dan beberapa kali diucapkan dalam pidato Presiden, bahwa kita berencana mengembangkan mobil listrik," kata Yusril di sela-sela pemeriksaan Dahlan di Kejaksaan Agung, Rabu (17/6/2015).

Dahlan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik senilai Rp 32 miliar di tiga BUMN. Dalam kasus ini, Kejagung telah memeriksa sekitar 18 saksi dan menetapkan dua tersangka, yaitu mantan petinggi Kementerian BUMN sekaligus Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, AS, dan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, DA.

Yusril menambahkan, menjelang pelaksanaan KTT APEC 2013 pembahasan proyek pengembangan mobil listrik semakin meningkat. Pemerintah saat itu berharap agar mobil listrik dalam negeri dapat dipromosikan selama KTT berlangsung.

"Itu juga dibicarakan berkali-kali dalam rapat kabinet kalau sekiranya kegiatan APEC itu dijadikan kegiatan promosi untuk mengembangkan mobil listrik yang dibuat Indonesia," ujarnya.

Ia melanjutkan, sebagai menteri yang ditugaskan untuk menyiapkan mobil listrik, Dahlan berupaya agar bagaimana tugas itu segera terealisasi. Pasalnya, proyek pengadaan itu belum dianggarkan di dalam penyusunan APBN sebelumnya.

Dari hasil rapat dengan staf Kementerian BUMN, ia menambahkan, kemudian dicarikan jalan keluar untuk menghimpun dana pengadaan mobil listrik yang dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Yusril, sampai di sana lah peran Dahlan dalam proyek itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Cara itu dengan mengajak BUMN untuk menggunakan biaya promosi sebagai BUMN itu. Jadi dengan biaya sponsorship itu lah bisa dihimpun untuk membiayai mobil listrik," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.