Pemerintah Akan Bangun Perguruan Tinggi Islam Bertaraf Internasional

Kompas.com - 17/06/2015, 14:33 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin Kompas.com/Nazar NurdinMenteri Agama Lukman Hakim Syaifudin
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah segera membangun perguruan tinggi Islam bertaraf internasional. Perguruan tinggi ini nantinya dikhususkan bagi program pasca-sarjana.

"Jadi hanya akan mengeluarkan atau menghasilkan lulusan S2 atau S3 saja karena yang S1 biarlah menjadi konsentrasi perguruan tinggi Islam negeri yang ada sekarang ini, STAIN, IAIN, UIN, dan sebagainya. Lalu juga ide ini harus melibatkan banyak kalangan sehingga diperlukan persiapan yang matang," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Hal itu disampaikan Lukman seusai mengikuti rapat dengan Kalla membahas rencana pendirian perguruan tinggi islam bertaraf internasional.

Menurut Lukman, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sedianya menjadi rujukan bagi negara lain mempelajari Islam, khususnya mengenai penerapan Islam yang moderat atau jalan tengah. Indonesia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan Islam di tengah-tengah demokratisasi dan kemajemukan.

"Sudah waktunya sebenarnya dan sudah dinilai terlambat Indonesia semestinya juga memiliki sebuah perguruan tinggi berskala internasional yang mampu untuk menjadi salah satu model atau rujukan bagi dunia untuk mempelajari Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam kehidupan keseharian," tutur Lukman.

Mengenai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan perguruan tinggi Islam ini, Lukman mengaku belum tahu. Kendati demikian, Pemerintah akan mengupayakan agar dianggarkan dalam APBN nantinya.

Di samping itu, Pemerintah berharap ada pihak swasta yang membantu biaya pembangunan perguruan tinggi Islam ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini lah yang ada pikiran tadi Pak Wapres untuk kemudian bagaimana ini perlu adanya keppres tersendiri terkait hal ini sehingga kemudian ada alokasi anggaran dari APBN. Selain itu, tentu yang lebih besar adalah dukungan dari luar karena banyak pihak-pihak dari luar yang memiliki kepedulian cukup tinggi akan terwujudnya gagasan ini," kata Lukman.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan perangkat lunak pembangunan perguruan tinggi tersebut. Kemenag telah membentuk tim yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat terkait rencana pembangunan.

Lukman juga menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan dalam rapat hari ini. Wapres meminta agar dibuat konsep yang matang dari sisi akademik mengenai disiplin ilmu yang akan dikembangkan nantinya.

Hal lain yang menurut Wapres perlu diperhatikan adalah masalah legalitas institusi dan kondisi fisik perguruan tinggi tersebut nantinya.

"Ada beberapa alternatif terkait fisik ini, apakah akan diperlukan lahan yang sangat luas karena untuk menunjukkan kebesaran perguruan tinggi ini atau tidak perlu terlalu besar tetapi betul-betul efisien, fungsional, bisa menunjukan keilmuan yang dikembangkan," kata Lukman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.