ICW: Pansel KPK Harus Pastikan Peserta Seleksi Wakili Individu, Bukan Lembaga

Kompas.com - 17/06/2015, 08:03 WIB
Emerson Yuntho KOMPAS.com/ICHA RASTIKAEmerson Yuntho
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) untuk memastikan peserta seleksi mewakili individu, bukan mewakili suatu lembaga.

"Boleh-boleh saja yang punya latar belakang TNI atau Polri mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Tetapi, Pansel wajib memastikan mereka bukan mewakili lembaga, tetapi individu," ujar Emerson kepada Kompas.com, Selasa (17/6/2015).

Menurut Emerson, seleksi calon pimpinan KPK di tengah konflik antara Polri dan KPK sebenarnya memberikan situasi yang tidak menguntungkan bagi KPK. Latar belakang calon pimpinan asal TNI atau Polri bisa saja memberi dampak positif atau justru sebaliknya bagi KPK ke depannya.

Emerson berpendapat bahwa saat Pansel KPK menanggung tugas berat memastikan peserta seleksi benar-benar memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pemberantasan korupsi. Pansel KPK harus memastikan peserta seleksi dari TNI dan Polri tidak membawa kepentingan dan misi tertentu, misalnya untuk membatasi ruang gerak KPK dalam menyelidiki kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain.

"Pansel KPK perlu mencermati, apa tujuan sebenarnya mereka untuk menjadi pimpinan KPK. Tidak boleh ada keistimewaan yang diberikan selama proses seleksi," kata Emerson.

Hingga saat ini, sebanyak tiga orang dengan latar belakang perwira Polri siap mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto. Selain itu, lima orang yang berasal dari Kejaksaan Agung dikabarkan telah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga telah merekomendasikan seorang purnawirawan jenderal TNI untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X