Indriyanto Anggap Revisi UU KPK Akan Kerdilkan Kewenangan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menganggap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan melemahkan fungsi lembaga antirasuah tersebut. Revisi UU KPK akan didorong menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2015.

"Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datang dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan melemahkan, bahkan mengerdilkan atau mereduksi kewenangan KPK," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (16/6/2015) malam.

Salah satu poin yang harus ditinjau menyatakan, kewenangan penyadapan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia. Menurut Indriyanto, penyadapan pada tahap ini justru tidak memiliki nilai lagi. Tanpa adanya penyadapan, maka KPK akan kesulitan melakukan operasi tangkap tangan.

"Justru tindakan wiretapping ataupun surveillance itu menjadi bagian dari tahap penyelidikan yang non pro justitisia," kata Indriyanto.

Dalam poin lain, disebutkan bahwa peninjauan terkait kewenangan penuntutan perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. "Belum jelas juga apa maksud wewenang penuntutan disinergikan dengan kejaksaan," kata Indriyanto.

Ia meminta pemerintah menunda usulan-usulan tersebut. Ia ingin revisi UU KPK dibahas DPR bersama dengan KPK.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengajukan revisi UU KPK agar masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015. Yasonna menilai bahwa pelaksanaan UU KPK masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Undang-undang ini sudah masuk dalam long list Prolegnas 2015-2019 sebagai inisiatif DPR dan perlu didorong untuk dimajukan sebagai prioritas 2015," kata Yasonna.

Menurut dia, setidaknya ada lima peninjauan yang harus dilakukan dalam revisi UU KPK ini. Pertama, kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia. Kedua, peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Ketiga, dewan pengawas perlu dibentuk untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugasnya. Keempat, perlu ada pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. Kelima, mengenai penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.