JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang memasuki masa krisis setelah nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 13.000 per dollar AS. Namun, ia menengarai pemerintah belum melihat kondisi itu sebagai sebuah krisis.
"Lihat fluktuasi rupiah yang terjadi, seharusnya sudah ada crisis center. Tapi jangan-jangan di Istana sana kacamatanya melihat angka itu bukan krisis," kata Masinton saat diskusi bertajuk "Menanti Reshufle" di Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Ia mengatakan, para menteri di Kabinet Kerja cenderung lebih sibuk pencitraan daripada bekerja membantu Presiden menjaga kestabilan ekonomi. Padahal, kerja-kerja pencitraan sudah tidak diperlukan lagi.
"Mereka itu sudah bukan levelnya lagi pencitraan. Kerjanya harus konkret, riil, dan bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut Masinton, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogratif untuk mengganti para menteri yang kinerjanya dianggap kurang baik. Selain itu, Jokowi juga tidak perlu menunggu waktu satu tahun untuk merombak kabinet.
"Reshuffle itu prerogratif Presiden, bisa kapan saja dan sesuai kebutuhan. Tidak perlu menunggu satu tahun, enam bulan, karena itu prerogratif," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.