Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lukman Edy: Ada 25 Alasan Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Perlu Didukung

Kompas.com - 16/06/2015, 06:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR menuai pro dan kontra. Di internal DPR, ada fraksi yang menolak usulan ini. Namun, ada juga yang mendukung dengan memperkuatnya melalui berbagai alasan. Salah satunya yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Senin (15/6/2015), seperti dikutip Antara.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, mengatakan, ada 25 alasan untuk mendukung Dana Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi. 

Inilah 25 alasan mendukung Dana Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP) versi Lukman Edy:

1. Untuk mengisi kekosongan anggaran (backlock) bagi daerah yang tidak tersentuh program APBN.
2. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak terakomodir dalam program pemerintah.
3. Untuk melengkapi program quick win pemerintahan Jokowi JK.
4. Untuk meningkatkan prosentase transfer uang ke daerah.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga DPR, sebagai Lembaga penyalur aspirasi masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR RI sebagai wakil mereka yang dipilih pada saat pemilu.
7. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, karena penyalurannya tetap melalui mekanisme pemerintah.
8. Untuk membangun kewibawaan DPR RI dimata rakyat.
9. Untuk merealisasikan janji-janji politik selama pemilu.
10. Untuk mengikis membesarnya floating mass, kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi.
11. Untuk mengurangi mafia anggaran di DPR RI.
12. Pendidikan politik bagi bangsa.
13. Membantu pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
14. Untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah.
15. Untuk mengurangi kekosongan perencanaan pada lokus dan fokus tertentu.
16. Untuk menunjang azas keadilan antar komisi di DPR, dengan cara mengurangi penumpukan sektor pada komisi tertentu.
17. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi.
18. Untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat.
19. Untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur APBN, perubahan terhadap postur yang konvensional.
20. Untuk meningkatkan transparansi anggaran, karena dalam penyusunan programnya harus melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara terbuka.
21. Mendekatkan anggota legislatif dengan konstituennya.
22. Untuk menggerakkan energi bangsa dalam isu pembangunan, bukan isu isu politik yang melelahkan.
23. Untuk meningkatkan gerakkan anti korupsi di kalangan legislatif karena P2DP diawasi BPK dan KPK.
24. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerah, dalam hal memperbesar intervensi dana pemerintah ke tengah masyarakat di daerah.
25. Untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di pedesaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com