Kompas.com - 14/06/2015, 15:37 WIB
Presiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (14/6/2015). kompas.com/dani prabowoPresiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (14/6/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di Masjid Istiqlal, Minggu (14/6/2015). Kehadiran Jokowi tersebut sekaligus untuk mengikuti kegiatan istighosah menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah.

Pantauan di lokasi, Jokowi hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

Ada pula Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Gerakan Pemuda Anshar Nusron Wahid, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah.

"Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim saya buka Munas Alim Ulama NU," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, NU memiliki peran penting di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya berharap NU melanjutkan sejarahnya, menempatkan kader NU sebagai tiang penting penegakkan Pancasila," ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan mempertahankan kemerdekaan saat ini jauh lebih sulit daripada tantangan pejuang untuk memperebutkan kemerdekaan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ancaman mafia di berbagai sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat, kata Jokowi, harus diberantas untuk kepentingan bersama.

Karena itu, ia meminta bantuan NU dalam mendukung pemerintah mensukseskan hal tersebut. "Tantangan kita saat ini seperti mafia narkoba, mafia illegal fishing, mafia migas. Karena itu saya berharap NU ambil bagian dalam pembangunan bangsa," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X