Kompas.com - 12/06/2015, 21:19 WIB
Tantowi Yahya KOMPAS.COM/IRFAN MAULLANATantowi Yahya
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, Komisi I DPR akan memperdalam rekam jejak calon Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. Penelusuran dan pendalaman rekam jejak ini akan melibatkan insitusi terkait.

Nama Sutiyoso diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kepala BIN.

"Kami akan mengirimkan perwakilan ke KPK untuk melihat rekam jejak (Sutiyoso), apakah ada (kasus) korupsi atau tidak," kata Tantowi, di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar ke-VIII, di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Dia mengatakan, Komisi I juga akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melihat rekam jejak yang bersangkutan apakah memiliki pelanggaran HAM atau tidak. Seluruh proses ini akan dilakukan sebelum DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN.

"Kami sudah menerima surat hari Selasa (9/6/2015) dan akan dibacakan di Rapat Paripurna lalu ke rapat Badan Musyawarah DPR dan akan menyerahkan ke Komisi I untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan," kata Tantowi.

Ia memperkirakan, uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada 20 Juni 2015, setelah surat presiden terkait pencalonan Sutiyoso dibacakan pada rapat paripurna, Senin (15/6/2015) mendatang.

"Jadi uji kelayakan dan kepatutan (calon Kepala BIN) akan diadakan pada 20 Juni, hampir bersamaan dengan Panglima TNI," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisi I DPR akan memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala BIN itu kepada Presiden Joko Widodo, bukan memberikan persetujuan. Pada uji kelayakan dan kepatutan, kata Tantowi, Komisi I DPR akan melihat kompetensi dan kapabilitas Sutiyoso hingga akhirnya memberikan pertimbangan akhir.

"Apabila memenuhi, maka kami akan memberikan pertimbangan persetujuan. Namun apabila tidak maka kita lihat hasil Rapat Pleno Komisi I DPR RI," katanya.

Selain itu, Tantowi menilai Sutiyoso merupakan sosok perwira tinggi TNI yang memiliki prestasi yang bagus. Penilaian ini berdasarkan pengalaman Sutiyoso memimpin sejumlah kesatuan saat masih aktif di TNI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X