Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Berat Pansel KPK

Kompas.com - 10/06/2015, 09:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tugas yang berat. Kalimat itulah yang sering terdengar saat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) bertemu dengan tokoh lintas agama di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015) malam.

Para anggota pansel menyadari betul tugas berat yang dipikulnya, sejalan dengan tingginya harapan publik agar pimpinan KPK selanjutnya mampu menangani berbagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, para tokoh lintas agama memahami bahwa tidak mudah menemukan figur yang sempurna untuk memimpin KPK menjalankan tugas besarnya tersebut.

"Kami tahu kami mengemban tugas yang tidak ringan," kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti saat membuka pembicaraannya dengan tokoh-tokoh lintas agama.

Dalam pertemuan itu, Destry didampingi empat anggota pansel. Tokoh lintas agama diwakili oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo.

Sosok yang sesuai harapan

Said Aqil mengatakan, tugas terberat pansel adalah menjaring calon pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan publik. Publik menuntut kesempurnaan pada pimpinan KPK, yaitu sosok yang tidak memiliki kesalahan pada masa lalu, berintegritas, tegas, tidak tebang pilih, dan independen. Tingginya tuntutan publik itu muncul karena rasa kecewa terhadap penegak hukum dan putus asa pada sistem hukum Indonesia yang belum berjalan adil.

Pencuri-pencuri kecil divonis, sementara skandal korupsi besar dibiarkan menguap. Menurut Said Aqil, Pansel KPK tidak mungkin dapat menemukan calon pimpinan KPK yang sempurna. Akan tetapi, ia meyakinkan, pansel dapat menjaring calon pimpinan KPK yang minim kelemahan.

"Kriteria yang dibuat pansel sudah bagus. Sangat sulit memenuhi kriteria itu. Ada syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Saya saja tidak masuk kriteria itu. Artinya, syarat yang dibuat sudah baik," kata Said Aqil.

Sementara itu, menurut Din Syamsuddin, tugas berat pansel bukan hanya memilih calon pimpinan KPK, tetapi juga menjamin bahwa nama-nama yang dipilih nanti dapat terbebas dari gangguan partai politik. Din mengingatkan bahwa partai politik dapat menjadi gangguan serius terhadap kinerja KPK.

"Ada faktor yang lebih luas, termasuk lingkungan politik yang menyeret KPK tidak bisa mengembangkan diri secara sejati sesuai amanat reformasi. Saya kira, ibu (pansel) memahami apa yang saya sampaikan," kata Din.

Din menegaskan, sebaik apa pun calon pimpinan KPK yang dipilih, hal itu tidak akan berguna jika masih bisa ditembus oleh kepentingan partai politik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta partai politik tidak mengganggu proses penjaringan calon pimpinan KPK.

"Mumpung ini belum terlalu rusak karena orang baik akan rusak dalam sistem yang rusak," kata dia.

Pada akhir pertemuan, para tokoh lintas agama memberikan pernyataan resmi untuk mendukung Pansel KPK menjalankan tugasnya dengan optimal. Masyarakat juga diminta untuk memberi dukungan yang sama dan diminta untuk tidak ragu mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK jika merasa mampu.

"Kami ingin memberi harapan baru agar publik berbondong-bondong menjadi calon anggota KPK, bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi menjadi martir untuk bangsa dan negara," kata Romo Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com