Kompas.com - 10/06/2015, 09:07 WIB
Suasana pertemuan Pansel KPK dengan tokoh lintas agama, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015). indra/kompas.comSuasana pertemuan Pansel KPK dengan tokoh lintas agama, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tugas yang berat. Kalimat itulah yang sering terdengar saat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) bertemu dengan tokoh lintas agama di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015) malam.

Para anggota pansel menyadari betul tugas berat yang dipikulnya, sejalan dengan tingginya harapan publik agar pimpinan KPK selanjutnya mampu menangani berbagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, para tokoh lintas agama memahami bahwa tidak mudah menemukan figur yang sempurna untuk memimpin KPK menjalankan tugas besarnya tersebut.

"Kami tahu kami mengemban tugas yang tidak ringan," kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti saat membuka pembicaraannya dengan tokoh-tokoh lintas agama.

Dalam pertemuan itu, Destry didampingi empat anggota pansel. Tokoh lintas agama diwakili oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo.

Sosok yang sesuai harapan

Said Aqil mengatakan, tugas terberat pansel adalah menjaring calon pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan publik. Publik menuntut kesempurnaan pada pimpinan KPK, yaitu sosok yang tidak memiliki kesalahan pada masa lalu, berintegritas, tegas, tidak tebang pilih, dan independen. Tingginya tuntutan publik itu muncul karena rasa kecewa terhadap penegak hukum dan putus asa pada sistem hukum Indonesia yang belum berjalan adil.

Pencuri-pencuri kecil divonis, sementara skandal korupsi besar dibiarkan menguap. Menurut Said Aqil, Pansel KPK tidak mungkin dapat menemukan calon pimpinan KPK yang sempurna. Akan tetapi, ia meyakinkan, pansel dapat menjaring calon pimpinan KPK yang minim kelemahan.

"Kriteria yang dibuat pansel sudah bagus. Sangat sulit memenuhi kriteria itu. Ada syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Saya saja tidak masuk kriteria itu. Artinya, syarat yang dibuat sudah baik," kata Said Aqil.

Sementara itu, menurut Din Syamsuddin, tugas berat pansel bukan hanya memilih calon pimpinan KPK, tetapi juga menjamin bahwa nama-nama yang dipilih nanti dapat terbebas dari gangguan partai politik. Din mengingatkan bahwa partai politik dapat menjadi gangguan serius terhadap kinerja KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Nasional
Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Nasional
Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Nasional
Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Nasional
Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
'Panggil Aku Kartini Saja', Potret Kekaguman Pramoedya...

"Panggil Aku Kartini Saja", Potret Kekaguman Pramoedya...

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Nasional
Ketika Soekarno-Hatta 'Diculik' ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Ketika Soekarno-Hatta "Diculik" ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Nasional
Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Nasional
Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X