Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Ajukan Kenaikan Remunerasi Babinsa

Kompas.com - 09/06/2015, 06:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengajukan kenaikan remunerasi untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan penjaga pos terdepan dari TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Angka remunerasi yang diajukan menjadi Rp1 juta perbulan.

"Kami usulkan Babinsa, pos terdepan AU dan AL untuk dinaikkan tunjungannya, karena selama ini hanya mendapat Rp 50 ribu. Kami usulkan dapat Rp 1 juta per bulan ke DPR," kata Moeldoko, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Menurut dia, Babinsa Pos terdepan TNI AL dan AU merupakan ujung tombak pertahanan negara dan jarang mendapat perhatian. Dia berharap pengajuannya dapat terealisasi dengan mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR RI.

"Kami harap usulan tersebut dapat terealisasi, kami sudah sampaikan kepada Komisi I DPR RI saat rapat kerja," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung upaya menaikkan remunerasi anggota TNI di garis depan untuk meningkatkan kinerja.

Namun, menurut dia, kenaikan itu agak sulit direalisasikan dalam waktu dekat karena kondisi keuangan negara saat ini sedang sulit yaitu kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil.

"Kalau dalam keadaan normal saya kira tidak ada masalah, namun dalam keadaan kesulitan ekonomi, itu yang jadi masalah," kata Moeldoko.

Fadli mendukung upaya menyejahterakan para penegak hukum dan aparat pertahanan, namun perlu ditanyakan kepada pemerintah apakah dananya ada atau tidak. Menurut dia, jangan sampai rencana menaikkan remunerasi itu tidak dibarengi dengan ketersediaan alokasi anggaran di APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com