Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2015, 18:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Laporan tersebut telah dilakukan oleh Kelompok Suporter Antikorupsi ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Senin (8/6/2015) siang. (Baca: Komunitas Suporter Adukan Dugaan Korupsi PSSI ke KPK)

"Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. Kami akan telaah terhadap laporan itu," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin petang.

Johan mengatakan, berkas pengaduan itu akan dipelajari bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Setelah dipelajari, akan diketahui apakah terdapat unsur pidana dalam laporan tersebut sehingga ditingkatkan ke penyelidikan atau tidak.

"Semua baru bisa diproses, apakah masuk domain KPK dan ada tindak pidana atau tidak," kata Johan.

Sebelumnya, Komunitas Suporter Antikorupsi menduga bahwa pengurus PSSI periode 2010-2013 telah menggelapkan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Ada anggaran dari Menpora yang dikucurkan ke PSSI yang sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawabannya," ujar Koordinator Korupssi, Parto Pangaribuan.

Parto mengatakan, saat itu Kemenpora mengucurkan dana hampir Rp 24 miliar untuk sejumlah kegiatan PSSI. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, kata Parto, terdapat penyimpangan anggaran untuk timnas AFF sebesar Rp 20 miliar.

Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, Kemenpora memberikan bantuan dana sebesar Rp 439.740.000 kepada PSSI untuk pemberdayaan sosial untuk pemusatan latihan Asian Youth Games timnas Sepak Bola U-14. Pencairan anggaran tersebut pun dilakukan pada 29 Juli 2013. Parto juga menduga ada penggelapan dana dari Kemenpora untuk pembiayaan Kongres PSSI tahun 2013.

Saat itu, Kemenpora memberikan bantuan sebesar Rp 3,5 miliar, tetapi belum ada laporan pertanggungjawaban dari PSSI.

"Jelas ada kerugian negara. Kan angka sebesar itu dikucurkan oleh Menpora pada saat itu di zaman Andi Mallarangeng. Hingga periode Roy Suryo, penggunaan dana tersebut tidak ada pertanggungjawaban ke Kemenpora," kata Parto.

Saat ini, hubungan antara PSSI dan Kemenpora di bawah kepemimpinan Menpora Imam Nahrawi menjadi tidak harmonis setelah Menpora menerbitkan surat keputusan pembekuan PSSI. Akibat kisruh tersebut, Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjatuhkan sanksi terhadap PSSI. Putusan tersebut diambil FIFA setelah menggelar emergency meeting Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

Nasional
Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Nasional
DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

Nasional
Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Nasional
Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Nasional
Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Nasional
Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Nasional
KPK Tahan Eks Dirut BUMD Sumsel yang Diduga Rugikan Negara Rp 18 M

KPK Tahan Eks Dirut BUMD Sumsel yang Diduga Rugikan Negara Rp 18 M

Nasional
Anies-Cak Imin dan Parpol Pendukung 'Kick Off' Tim Pemenangan Presiden

Anies-Cak Imin dan Parpol Pendukung "Kick Off" Tim Pemenangan Presiden

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Survei Litbang "Kompas": Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Nasional
TGB dan Angela Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

TGB dan Angela Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Nasional
PAN Sebut Ada Beberapa Nama Dilirik Masuk Tim Pemenangan, Bakal Diumumkan Prabowo

PAN Sebut Ada Beberapa Nama Dilirik Masuk Tim Pemenangan, Bakal Diumumkan Prabowo

Nasional
PAN Sebut Dukungan SBY, Agum Gumelar, dan Wiranto Kubur Catatan Masa Lalu Prabowo

PAN Sebut Dukungan SBY, Agum Gumelar, dan Wiranto Kubur Catatan Masa Lalu Prabowo

Nasional
Ketika Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Hapus 'Chat' dan Lolos dari Jerat Sanksi Etik

Ketika Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Hapus "Chat" dan Lolos dari Jerat Sanksi Etik

Nasional
Ke Ponpes Attaqwa Cianjur, Anies: Kita Ingin Negara Ayomi Semua, Harus Ada Perubahan

Ke Ponpes Attaqwa Cianjur, Anies: Kita Ingin Negara Ayomi Semua, Harus Ada Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com