Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2015, 18:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2015). Dalam kesempatan itu, Agum meminta Jokowi segera memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi untuk mencabut sanksi pembekuan pada PSSI.

Agum menuturkan, dirinya menyampaikan kekhawatiran setelah Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. Sanksi itu muncul karena pemerintah dianggap mengintervensi PSSI.

"Kami mengerti dan menghormati sekali. Tetapi tentunya tidak dengan cara membekukan PSSI. Jadi kami menyarankan kita benahi sepakbola nasional, tetapi PSSI harus aktif kembali," kata Agum.

Agum menegaskan, PSSI harus kembali beroperasi untuk menjalankan kompetisi dan pembinaan. Jika pembekuan terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah para pemain, terutama hilangnya proses pembinaan, dan masyarakat juga ikut terkena dampak.

"Kalau sanksi dari FIFA tidak dicabut-cabut, maka kondisinya akan semakin parah. Kapan sanksi FIFA dicabut? Hanya kalau pembekuan dari pemerintah dicabut. Cuma itu," ucap Agum.

Agum menuturkan, Presiden Jokowi memberikan respons baik pada masukan yang disampaikan. Ia berharap akan muncul niat baik pemerintah untuk mencabut pembekuan PSSI.

"Saya kok yakin ya, karena saya rasa semuanya demi kepentingan lebih besar. Demi kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya.

Dalam suratnya, Kemenpora memberi sanksi administratif kepada PSSI dan menyatakan seluruh keputusan serta kegiatan PSSI setelah surat itu diterima dianggap tidak sah. Keputusan Kemenpora membekukan PSSI merupakan imbas dari tidak digubrisnya rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam kompetisi QNB League. Buntut dari pembekuan itu adalah keluarnya sanksi FIFA terhadap Indonesia. FIFA menilai pembekuan PSSI sebagai bentuk intervensi pemerintah Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Nasional
Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Nasional
Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Nasional
DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, Asalkan...

DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, Asalkan...

Nasional
Kampanye di Medan, Cak Imin Disambut Ratusan Pendukung di Bandara Kualanamu

Kampanye di Medan, Cak Imin Disambut Ratusan Pendukung di Bandara Kualanamu

Nasional
Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Nasional
Debat Capres-Cawapres Diharap Mengedukasi Publik, Bukan Cuma Gimik Politik

Debat Capres-Cawapres Diharap Mengedukasi Publik, Bukan Cuma Gimik Politik

Nasional
Profil Irjen Andi Rian, Kapolda Sulsel Baru yang Pernah Jebloskan Ferdy Sambo

Profil Irjen Andi Rian, Kapolda Sulsel Baru yang Pernah Jebloskan Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Poster Doa Prabowo-Gibran, Panglima Kembali Tegaskan TNI Dilarang Terlibat Politik Praktis

Muncul Poster Doa Prabowo-Gibran, Panglima Kembali Tegaskan TNI Dilarang Terlibat Politik Praktis

Nasional
Politisi PDI-P Pertanyakan Siapa Pengusul Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Politisi PDI-P Pertanyakan Siapa Pengusul Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
Preseden Buruk dan Kerentanan Pemilu 2024

Preseden Buruk dan Kerentanan Pemilu 2024

Nasional
PDI-P Sebut Gibran Tak Percaya Diri karena Minta Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

PDI-P Sebut Gibran Tak Percaya Diri karena Minta Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

Nasional
TKN Usul Saling Sanggah Debat Dihapus, PDI-P Wanti-wanti KPU Patuhi Aturan Main

TKN Usul Saling Sanggah Debat Dihapus, PDI-P Wanti-wanti KPU Patuhi Aturan Main

Nasional
Pakar: Saling Sanggah Saat Debat Capres Bukan untuk Menjatuhkan, Mestinya Tak Dihapus

Pakar: Saling Sanggah Saat Debat Capres Bukan untuk Menjatuhkan, Mestinya Tak Dihapus

Nasional
7 Parpol Menolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Siapa Pengusul Pasalnya?

7 Parpol Menolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Siapa Pengusul Pasalnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com