Wakil Ketua Komisi X Wacanakan Hak Interpelasi kepada Jokowi soal Sanksi FIFA

Kompas.com - 06/06/2015, 13:32 WIB
Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat jumpa pers, di Kota Malang, soal kisruh PSSI dan Menpora. Minggu (19/4/2015). KOMPAS.com/Yatimul AinunRidwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat jumpa pers, di Kota Malang, soal kisruh PSSI dan Menpora. Minggu (19/4/2015).
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Joko Widodo diminta turun langsung menangani masalah persepakbolaan Indonesia. Presiden diharapkan mampu memberikan jalan keluar setelah FIFA menjatuhkan sanksi pada PSSI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menilai masalah ini muncul akibat pihak-pihak yang berseteru tidak mendukung solusi yang diajukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Beberapa waktu lalu, JK meminta agar Menteri Pemuda dan Olahraga mengevaluasi surat keputusan pembekuan kegiatan PSSI.

"Sekaliber JK yang sukses menyelesaikan konflik Poso dan Aceh, tetapi tidak berhasil menyelesaikan masalah PSSI sebab instruksi yang disampaikan tidak dituruti," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam dalam acara diskusi bertema "Bola Tak Lagi Bundar" di Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).

Ridwan mewacanakan untuk mengajukan hak interpelasi dan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan membubarkan PSSI. Ia mengklaim telah mendapatkan restu dari para pimpinan DPR RI untuk mengusulkan interpelasi. Ridwan berharap penggalangan usul interpelasi itu mendapat dukungan dari anggota lain di DPR.

Nantinya, dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dapat berbicara di depan forum mengenai langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah FIFA menjatuhkan sanksi.

"Kita minta apa solusi suspend. Mau dibawa ke mana sepak bola Indonesia? Kita minta jawaban kepada Presiden. Bahwa nanti Presiden ada kesibukan, lalu menyerahkan kepada yang lain, itu urusan eksekutif," katanya.

Dia menegaskan, hak interpelasi tersebut bukan sebuah upaya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. (Glery Lazuardi)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X