Menpan Yuddy: Kepala Daerah yang Pakai Ijazah Palsu Tak Bisa Diberhentikan

Kompas.com - 05/06/2015, 10:22 WIB
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

DENPASAR, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa ada kepala daerah setingkat gubernur dan bupati di Indonesia yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Informasi yang masuk Kemenpan ini memang perlu ditelusuri lebih lanjut. "Kalau setingkat gubernur, informasinya ada. Informasinya ya... belum tentu benar. Setingkat bupati, banyak, tetapi belum kami klarifikasi, masih dilakukan," kata Yuddy Chrisnandi di Denpasar, Bali, Jumat (5/6/2015).

Yuddy tidak menyampaikan secara rinci mengenai gubernur dan bupati yang terindikasi menggunakan ijazah palsu. Dia justru menantang wartawan untuk mendeteksi siapa-siapa saja pejabat negara yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.

"Ada kok. Wartawan lebih pintar nyarinya. Ada kok. Yang pasti saya belum menerima laporannya di wilayah Bali. Pokoknya ada. Jangan mancing-mancing," katanya.

Ia juga menyampaikan, kalaupun ada dan terbukti bahwa kepala daerah menggunakan ijazah palsu, kelak kepala daerah tersebut tidak bisa diberhentikan.

Alasannya, kepala daerah bukan PNS. Mereka masuk dalam kategori pejabat negara yang tentunya hanya mendapatkan sanksi moral karena tidak boleh menggunakan gelar kesarjanaannya, yang terbukti palsu, di dalam catatan administrasi kepegawaian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X