Kompas.com - 04/06/2015, 19:48 WIB
Sri Mulyani Indrawati KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANSri Mulyani Indrawati
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Didik Hariyanto mengatakan, Sri Mulyani pasti memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri. Sri Mulyani mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penjualan kondensat di SKK Migas. Ia mengatakan hal tersebut saat mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Kamis (4/6/2015).

"Iya, akan memenuhi (panggilan) juga," ujar Didik.

Menurut Didik, Sri Mulyani taat hukum. Hanya, pada panggilan penyidik sebelumnya, Sri memang tengah berada di New York, Amerika Serikat, sehingga surat panggilan harus dikirimkan ulang.

"Nanti akan konfirmasikan lagi (kedatangan Sri Mulyani)," ujar Didik.

Didik sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media massa yang menyudutkan Sri Mulyani terkait kasus dugaan korupsi melalui penjualan kondensat. Ia membenarkan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah menandatangani surat cara pembayaran penjualan kondensat dari PT PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas atau yang dahulu bernama BP Migas).

"Hanya sekadar pembayaran penjualan saja. Hanya menyetujui skema pembayarannya dari calon pembeli ke kas negara. Tidak ada masalah, itu hal biasa dalam transaksi bisnis," ujar Didik.

Sri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI, SKK Migas, dan Kementerian ESDM.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan Sri merupakan pengembangan penyidikan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun. Sebagai eks menteri keuangan, Sri diduga mengetahui banyak informasi soal penjualan kondensat itu.

Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI, dan Kementerian ESDM. Belakangan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP, dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa karena mengaku tengah sakit di Singapura.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X