Rudi: Sutan Bilang Raja Minyak Mau Keluar Negeri, Kami Mau Lebaran, Bagaimana Ini?

Kompas.com - 04/06/2015, 17:13 WIB
Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, terkait perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembahasan APBN-P 2013 Kementerian ESDM, Kamis (21/5/2015). Siidang lanjutan ini mengagendakan mendengarkan keterangan saksi termasuk mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno. TRIBUNNEWS/HERUDINMantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, terkait perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembahasan APBN-P 2013 Kementerian ESDM, Kamis (21/5/2015). Siidang lanjutan ini mengagendakan mendengarkan keterangan saksi termasuk mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan, secara tersirat mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana pernah menyinggung tunjangan hari raya kepada SKK Migas untuk Komisi VII.

Namun, kata dia, Sutan tidak mengutarakan secara langsung keinginannya meminta tunjangan tersebut.

"Ada kata-kata yang mengimplisitkan seperti itu. Sutan mengatakan di dalam telepon, 'raja minyak mau keluar negeri. Kami di DPR mau Lebaran, bagaimana ini?" ujar Rudi menirukan ucapan Sutan, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Rudi mengatakan, setelah itu ada permintaan uang dari mantan Sekretaris Jenderal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno yang belakangan diketahui untuk diberikan kepada Komisi VII DPR. (baca: Saksi: Sutan Bhatoegana Kerap Berutang dan Judi Tinju)

"Di dalam pembicaraan ternyata uang adalah diperuntukkan ESDM dalam rangka rapat APBN-P 2013 dengan komisi VII," kata Rudi.

Rudi mengatakan, sejak menjadi Kepala SKK Migas, dia diminta untuk terus berbuat baik kepada DPR. Begitu pula ketika ada desakan dari Sutan saat bulan puasa mengenai kode uang tunjangan hari raya. (baca: Saksi Mengaku Lihat Sutan Bagikan Amplop kepada Sejumlah Anggota Komisi VII)

Setelah itu, Rudi menyerahkan uang sebesar 200 ribu dollar AS kepada Sutan melalui anggota Komisi VII DPR RI periode 2009-2014, Tri Yulianto di Toko Buah All Fresh, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Kemudian, sekitar 28 Juni 2013, Rudi mengaku pernah bertemu Sutan di Kafe Bimasena di Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Saat itu, kata Rudi, Sutan mengeluhkan lambannya proses di SKK Migas. (baca: Sutan: Saksi Rileks Saja, Jangan Takut karena Saya Pejabat...)

"Saya katakan tidak apa, pekerjaan saya catat dan saya katakan akan saya sampaikan ke anak buah," kata Rudi.

Di hari yang sama setelah pertemuan itu, Rudi kembali bertemu dengan Sutan dan membahas uang yang diterimanya dari Tri. Menurut Sutan, uang tersebut diperuntukkan bagi anggota Komisi VII sejumlah 54 orang.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X