Kompas.com - 03/06/2015, 15:24 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho

Dalam konteks inilah dimungkinkan untuk melembagakan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang didirikan dan dibiayai negara, tetapi tetap independen, netral, dan melayani masyarakat. Persoalannya, sebagian besar dari masyarakat dan kalangan pemerintah pada umumnya telanjur beranggapan bahwa lembaga yang didirikan atau dibiayai oleh negara sudah semestinya berpihak kepada kepentingan negara dan oleh karena itu independensi dan netralitas menjadi tidak masuk akal. Kepentingan negara dalam konteks ini hampir selalu  disempitkan menjadi kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Menggunakan APBN dianggap sama artinya dengan menggunakan uang pemerintah, dengan konsekuensi pemerintah berhak melakukan intervensi. Hal inilah yang terjadi dengan TVRI dan RRI sejauh ini. Masih kuat pemahaman bahwa APBN yang dialokasikan untuk TVRI dan RRI adalah dana pemerintah, bukan dalam pengertian dana publik. Maka, terus muncul tuntutan agar TVRI dan RRI senantiasa berpihak kepada kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Tuntutan agar TVRI menyiarkan acara Konvensi Partai Demokrat tahun lalu menunjukkan hal ini. Demikian juga tuntutan agar TVRI dan RRI menyiarkan kegiatan-kegiatan pemerintah tanpa melihat nilai beritanya.

Dengan kata lain, belum terjadi perubahan cara pandang terhadap status TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran, serta dalam melihat pengelolaan APBN sebagai dana publik. Sayangnya, hal yang sama juga masih bertahan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat masih melihat TVRI dan RRI sebagai media "pelat merah" sehingga wajar jika keduanya cenderung menyuarakan kepentingan-kepentingan pemerintah. Memori tentang  TVRI dan RRI sebagai sarana politik propaganda politik pemerintah pada era Orde Lama dan Orde Baru masih membekas kuat dalam benak masyarakat.

Intervensi politik

Perubahan cara pandang kalangan pemerintah terhadap posisi TVRI dan RRI adalah syarat utama jika kita ingin memperkuat pelembagaan penyiaran publik di Indonesia. Tanpa menyelesaikan persoalan ini, semua upaya merevitalisasi TVRI dan RRI, termasuk dengan RUU RTRI, akan jatuh pada kondisi yang sama: rasa memiliki pemerintah yang berlebihan terhadap lembaga-lembaga yang didirikan atau didanai negara sehingga melanggengkan cara pandang hierarkis-struktural plus sikap yang intervensionis.

Perlu dicatat, cara pandang hierarkis-struktural itu juga terjadi di DPR. Hal ihwalnya adalah fungsi legislasi, politik anggaran dan pengawasan atas kinerja TVRI dan RRI menjadi kewenangan  DPR.  Dewan Pengawas TVRI dan RRI juga dipilih oleh DPR. Maka, sebagian partai politik dan politisi Senayan juga terjangkiti sindrom "rasa memiliki" yang berlebihan terhadap TVRI dan RRI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.