Kompas.com - 03/06/2015, 15:24 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Agus Sudibyo

JAKARTA, KOMPAS - Melalui Rancangan Undang-Undang Radio-Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI), saat ini sedang digodok upaya penyatuan TVRI dan RRI. Regulasi penyatuan dua institusi ini menjadi prioritas legislasi DPR tahun 2015.

Pihak-pihak yang mewakili TVRI, RRI, dan masyarakat sipil juga tengah membahas opsi status kelembagaan, struktur organisasi,  desain operasionalisasi, dan pendanaan RTRI.

Penyatuan TVRI dan RRI adalah gagasan yang masuk akal. Demi efisien anggaran, restrukturisasi kelembagaan dan penguatan kinerja lembaga penyiaran publik, dua lembaga itu layak untuk dilebur. Namun, pertanyaannya kemudian, dapatkah dipastikan UU RTRI akan benar- benar memperkuat kedudukan lembaga penyiaran publik di Indonesia? Apa kondisi politik faktual di DPR dan pemerintah telah kondusif bagi upaya perwujudan lembaga penyiaran publik yang independen dan melayani kepentingan publik?

Lembaga negara atau lembaga pemerintah?

Sebagai titik tolak, mari kita simak rumusan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam UU No 32/2002 berikut ini: "lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat".

Didirikan negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan melayani kepentingan masyarakat! Di sinilah pokok masalah pelembagaan TVRI dan RRI sejauh ini. Berbagai pihak belum dapat memahami esensi dari prinsip-prinsip yang sekilas bertolak belakang itu. Didirikan negara, tetapi independen dan netral, bagaimana mewujudkan?

RRI dan TVRI tidak komersial, berarti tidak leluasa menerima iklan dan sponsorship layaknya media penyiaran swasta. Padahal, semua orang tahu media penyiaran adalah bisnis yang padat modal. Dari mana modal TVRI dan RRI? Dari anggaran negara, APBN. Jika dari APBN, bagaimana RRI dan TVRI bisa independen?

UU Penyiaran No 32/2002 lahir dari semangat reformasi tata kelola pemerintahan dan dilandasi perspektif demokrasi dalam pengelolaan sumber-sumber daya publik. Dalam perspektif ini, negara dengan berbagai institusinya, pertama-tama, adalah representasi masyarakat. Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif hadir untuk mewakili dan melayani kepentingan masyarakat, dan bukan melayani kepentingan partikular pejabat publik. APBN ditempatkan sebagai dana publik yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, dan bukannya dana milik pemerintah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap di Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap di Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.