Kompas.com - 02/06/2015, 07:57 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Johan Budi mengatakan, sebaiknya Panitia Seleksi calon pimpinan KPK juga meminta masukan dari Polri, kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Johan menganggap hal itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa calon pimpinan KPK yang mengikuti seleksi memiliki rekam jejak yang bersih.

"Seharusnya memang Pansel menerima clearance dari Polri, kejaksaan, KPK, dan PPATK agar sewaktu-waktu nanti, pimpinan KPK menjabat di tengah-tengah jalan dia memimpin tak diganggu persoalan-persoalan masa lalu," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/6/2015) malam.

Johan mengatakan, selama ini pernyataan bahwa calon tersebut tidak pernah melakukan kejahatan hanya berupa surat keterangan kelakuan baik. Menurut dia, dalam seleksi ini perlu adanya surat pernyataan bahwa calon tersebut bersih dari persoalan masa lalu yang ditandatangani oleh PPATK, Polri, dan Kejaksaan.

"Ketika ada clearance, tidak bisa juga tiba-tiba mereka diusut karena ada laporan yang dia ngadunya lima tahun yang lalu," kata Johan.

Menurut Johan, bersih dari beban masa lalu berbeda dengan poin integritas yang menjadi satu indikator pimpinan ideal KPK. Johan mengatakan, integritas sulit dideteksi melalui tahapan seleksi karena munculnya dari hati calon tersebut.

"Tidak muncul dari psikotes, wawancara. Dilihat kalau pansel bisa tracking ketat perjalanan orang ini," kata Johan.

KPK sudah menyerahkan 17 kompetensi yang diperlukan bagi seorang pimpinan KPK. Pansel KPK baru mulai membuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 5-24 Juni 2015. Setelah itu, pansel akan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.

Pansel lalu menyeleksi nama-nama itu dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara sebelum memilih delapan nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Presiden kemudian meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. DPR akan memilih lima orang komisioner untuk periode selanjutnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

Nasional
UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

Nasional
UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

Nasional
Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Nasional
Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Nasional
Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Nasional
Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Nasional
Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X