Kompas.com - 01/06/2015, 17:24 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan peristiwa 27 Juli 1996 didokumentasikan menjadi sebuah karya film. Pasalnya, peristiwa yang kerap disebut sebagai "Kudatuli" itu dianggap Megawati sangat bersejarah bagi proses demokrasi di Indonesia.

"Suatu saat dibuat film. Kita filmkan peristiwa ini karena sangat menggugah rasa perikemanusiaan kita," kata Megawati, di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).

Untuk merealisasikan keinginannya itu, Megawati telah meminta kepada putranya sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDI-P Muhammad Prananda Prabowo untuk mengumpulkan data dari peristiwa tersebut.

Selain itu, ia juga meminta Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk membantu usaha mengumpulkan dokumentasi peristiwa 27 Juli.

"Tolong dokumentasinya dicoba cari, mereka yang mungkin punya foto yang bisa diberikan pada DPP partai untuk nantinya bisa jadi arsip dokumentasi kalau kita ingin buat film tersebut," ucap Megawati.

Presiden kelima RI itu juga sempat menyinggung peristiwa 27 Juli 1996 yang membuat kantor PDI kubu Megawati rusak parah. Semua data partai juga diambil atau dihilangkan. Beberapa hal yang masih diingat Megawati dari peristiwa itu adalah kegigihan para pendukungnya dalam memperjuangkan keadilan.

"Banyak korban, anak-anak kita yang mungkin sampai saat ini belum ditemukan," pungkas Megawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

Nasional
Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Nasional
MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Nasional
Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Nasional
Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Nasional
RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

Nasional
KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun

Nasional
Gelar Pesta di Jalan Umum Tanpa Izin Didenda Rp 10 Juta di KUHP Baru

Gelar Pesta di Jalan Umum Tanpa Izin Didenda Rp 10 Juta di KUHP Baru

Nasional
Pemerintah Sebut Pencairan Bantuan Rumah Rusak di Cianjur Dilakukan 5 Tahap

Pemerintah Sebut Pencairan Bantuan Rumah Rusak di Cianjur Dilakukan 5 Tahap

Nasional
Perjalanan Kasus Ismail Bolong: Sempat Singgung Kabareskrim hingga Kini Jadi Tersangka

Perjalanan Kasus Ismail Bolong: Sempat Singgung Kabareskrim hingga Kini Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.