Saksi Benarkan Ada Alokasi Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

Kompas.com - 01/06/2015, 16:06 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2015). Jero ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINMantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2015). Jero ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSandro Gatra

"Untuk biaya entertaint berupa main golf setiap Kamis pukul 05.00 WIB di lapangan Golf Halim bersama-sama Pak SBY?" ujar hakim Artha.

Hakim Artha mengatakan, uang tersebut diserahkan oleh Kassubag Rencana dan Keuangan KESDM saat itu, Dwi Hardhono, kepada ajudan Jero Wacik yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri ESDM.

"Iya," jawab Sri membenarkan.

Dalam surat dakwaan, Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi kebijakan sebesar Rp 5,3 miliar. Waryono pun menunjuk Kepala Biro Hukum dan Humas Susyanto memecah paket kegiatan yang semula sebanyak 16 paket kegiatan menjadi 48 paket anggaran.

Namun, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Sejumlah anak buah Waryono membuat laporan pertanggungjawaban palsu, seolah-olah kegiatan sosialisasi tersebut benar-benar dilaksanakan.

Laporan pertanggungjawaban itu kemudian digunakan untuk mengajukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara itu, dalam kegiatan sepeda sehat, Biro Umum Setjen KESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,175 miliar untuk enam paket pengadaan.

Modus yang digunakan sama, kegiatan tidak dilaksanakan sepenuhnya dan kembali dibuat laporan pertanggungjawaban palsu untuk mencairkan dana.

Atas perbuatannya, Waryono diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X