Kompas.com - 01/06/2015, 02:46 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerjanya ke Panti Sosial Bina Netra (PSBN) di Tabanan, Bali, Jumat (10/4/2015).Penyandang disabilitas di PSBN Tabanan mendapat pelatihan keterampilan mulai dari pijat, musik, tari tradisional, komputer, kerajinan tangan, hingga ketrampilan tata rambut.
ANNISA GILANG/KOMPAS.com Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerjanya ke Panti Sosial Bina Netra (PSBN) di Tabanan, Bali, Jumat (10/4/2015).Penyandang disabilitas di PSBN Tabanan mendapat pelatihan keterampilan mulai dari pijat, musik, tari tradisional, komputer, kerajinan tangan, hingga ketrampilan tata rambut.
EditorBayu Galih

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kelayakan beras untuk warga miskin (raskin) sebelum didistribusi.

"Tim koordinasi raskin kan ada di tiap kabupaten/kota. Mereka ini harus memastikan raskin di wilayahnya aman sebelum sampai di titik penerima," kata Khofifah di Semarang, Minggu (31/5/2015).

Hal tersebut diungkapkan Khofifah usai inspeksi mendadak stok beras raskin di Gudang Randugarut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional I Semarang.

Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial memang selaku kuasa pengguna anggaran. Namun, pengadaan raskin merupakan ranah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai pendistribusian.

Meski begitu, menurut dia, Bulog hanya berwenang pada pendistribusian dari gudang, baik tingkat divisi regional (divre) maupun sub divre, sampai ke titik distribusi di tingkat kabupaten/kota.

"Sebelum diantarkan dari titik terdistribusi ke titik pembagian, tim koordinasi raskin harus memastikan. Misalnya, ini beras (raskin, red.) untuk wilayah saya, pastikan kelayakannya," kata Khofifah.

Proses distribusi sampai ke titik pembagian, kata dia, merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota yang harus bertanggung jawab untuk memastikan kelayakannya sebelum sampai ke rumah tangga sasaran.

Mensos mengakui pernah suatu kali menemukan raskin di gudang Bulog yang tidak layak konsumsi, seperti berkutu, bulirnya pecah terlalu banyak, dan memiliki kandungan kerikil cukup banyak.

"Pada posisi itu, kami komunikasikan ke Direktur Utama Perum Bulog. Bulog minta kalau ada raskin tidak layak konsumsi tolong dikembalikan ke gudang dan akan memusnahkannya," ucapnya.

Persoalannya, kata dia, apabila raskin yang tidak layak konsumsi itu ternyata sudah sampai ke tangan rumah tangga sasaran, mereka akan kesulitan untuk mengembalikan ke Bulog.

"Meski Bulog siap menggantikan (beras tidak layak konsumsi), mereka (rumah tangga sasaran) kan sulit mengembalikan ke gudang karena rentang kendali yang jauh," ujarnya.

Oleh karena itu, Khofifah mengimbau tim koordinasi raskin tiap kabupaten/kota untuk mengecek ke gudang Bulog di wilayah masing-masing, sekaligus memastikan raskin yang akan dibagi layak konsumsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Nasional
Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Nasional
Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Nasional
Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.