Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari "Second Opinion", Polri Kirim Sampel Beras ke UI dan IPB

Kompas.com - 28/05/2015, 22:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi masih melanjutkan penyelidikan dugaan beredarnya beras sintetis dengan melakukan penelitian sampel beras. Kepolisian butuh second opinion untuk membuktikan bahwa sampel beras tersebut benar-benar bebas dari bahan plastik seperti dugaan awal.

"Oleh sebab itu, kami kirimkan sampel beras itu ke laboratorium Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor untuk pembanding," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Anton mengatakan, penyerahan sampel beras untuk diteliti oleh UI dan IPB tersebut bukan karena ketidakpercayaan terhadap penelitian di Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dalam proses penyelidikan, Anton menyebutkan, tindakan tersebut bagian dari meminta keterangan ahli.

"Dalam sistem hukum pidana, kita harus cari saksi ahli sebagai pembanding. Mungkin saja kan laboratorium di sana lebih canggih," ujar Anton.

Sampel beras yang dikirim ke laboratorium UI dan IPB adalah beras yang diambil dari PT Sucofindo. Sampel beras itu berasal dari sebuah gudang yang berasnya diduga berbahan plastik.

Anton mengatakan, penelitian sampel beras di UI dan IPB tersebut diperkirakan akan selesai dalam sepekan. Hasil penelitian tersebut akan disandingkan dengan penelitian yang sebelumnya untuk diputuskan apakah kasusnya bakal diusut kembali atau dihentikan.

Kasus beras plastik ini diawali dari aksi jajaran Kepolisian Sektor Bantargebang, Bekasi, menutup sebuah toko yang diduga menjual beras sintetis kepada Dewi Septiani, penjual bubur di Mutiara Gading Timur. Penutupan itu tindak lanjut dari laporan Dewi dan juga kabar yang beredar di media sosial soal peredaran beras sintetis di Bekasi.

Selain menutup toko, polisi juga mengambil sampel beberapa karung beras untuk diuji di laboratorium. Seusai menjadi isu yang cukup meresahkan, penelitian Puslabfor Mabes Polri menyimpulkan bahwa tidak ada bahan plastik dalam sampel beras tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com