KPU: Pemda Harus Cairkan Dana Pilkada Paling Lambat 3 Juni

Kompas.com - 28/05/2015, 20:07 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak hanya mendesak pemerintah daerah untuk segera mendatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, KPU juga berharap pemda segera mencairkannya.

KPU, kata Arief, memberikan batas waktu hingga 3 Juni 2015.

"Kami minta ke daerah sebisa mungkin tanggal 3 atau sebelum tanggal 3, bukan hanya penandatanganan dana hibahnya tetapi juga pencairannya," ujar Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Jika pada waktu yang ditentukan pemda belum juga mencairkan dana pilkada, KPU akan menginstruksika kepada KPU provinsi/kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pencairan tersebut.

"Tidak boleh ada ketidakpastian. Kami khawatir nanti pengeluaran sudah teralmpau banyak, PPK/PPS sudah harus dibayar tapi anggara belum ada," ujar Arief.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat yang diterima Rabu (27/5/2015) megungkapkan hingga kemarin tinggal tersisa delapan daerah yang belum menandatangani NPHD.

Sebanyak 261 daerag atau 91 persen telah menuntaskan penandatangan NPHD. Delapan daerah yang belum tuntas itu adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Raja Ampat.

"Target minggu ini selesai," ujar Tjahjo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhanas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhanas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Nasional
Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Nasional
Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Nasional
Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Nasional
Menurut Survei Median, Gibran Bukan yang Terpopuler di Pilkada Solo

Menurut Survei Median, Gibran Bukan yang Terpopuler di Pilkada Solo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X