Selain ke Polisi, Istri Krisna Mukti Juga Lapor ke MKD DPR

Kompas.com - 28/05/2015, 15:36 WIB
Devi Nurmayanti (kiri) bersama kuasa hukumnya, Afdal Zikri, melaporkan suaminya Krisna Mukti ke Mahkamah Kehormatan DPR, Kamis (28/5/2015). Devi merasa telah ditelantarkan oleh anggota Fraksi PKB itu. KOMPAS/IHSANUDDINDevi Nurmayanti (kiri) bersama kuasa hukumnya, Afdal Zikri, melaporkan suaminya Krisna Mukti ke Mahkamah Kehormatan DPR, Kamis (28/5/2015). Devi merasa telah ditelantarkan oleh anggota Fraksi PKB itu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Krisna Mukti, dilaporkan oleh istrinya, Devi Nurmayanti, ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Devi merasa Krisna telah menelantarkan dan tidak pernah memberikan nafkah keluarganya.

"Aku dari awal menikah enggak jelas status aku apa. Kalau dibilang istri, enggak pernah dapat nafkah dan hak sebagai istri. Tapi status saya sampai saat ini masih istri Krisna," kata Devi sesaat sebelum melaporkan Krisna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Devi datang ditemani oleh pengacaranya, Afdal Zikri. Dia juga turut membawa anaknya yang masih balita. Ia membawa sejumlah bukti berupa akta nikah hingga akta kelahiran anaknya. "Saya mau minta kejelasan status. Kalau mau diceraikan, ya kenapa tidak ceraikan saja," ujarnya.

Afdal berharap ada solusi dari MKD terkait masalah ini. Sebelumnya, Devi juga telah melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. "Kita harap segera ada jalan keluarnya," ucap Afdal. (Baca Tak Nafkahi Istri secara Biologis, Krisna Mukti Dilaporkan ke Polisi)

Krisna telah membantah pernyataan Devi. Ia enggan berkomentar atas masalah ini dan akan membuktikannya di sidang perceraian. (Baca Krisna Mukti Bantah Telantarkan Istrinya)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X