Mental Pancasila

Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain, perseorangan tak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial. Karena itu, tetap sebagai pribadi yang otonom-independen (Gilbert, 2014: 29-34).

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, bergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Tanpa kehadiran yang lain, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, selain menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik. Dalam kaitan ini, pengembangan mental-karakter harus berorientasi ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, pengembangan mental-karakter harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan-kecerdasannya masing-masing. Proses pengembangan mental-karakter harus membantu manusia menemukenali kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagat besar.

Sementara keluar, pengembangan mental-karakter harus memberikan wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Dalam menghadirkan kolektivitas yang baik, setiap pribadi memiliki kewajiban sosial (bahkan dituntut untuk mendahulukan kewajiban di atas hak). Seturut dengan itu, selain ada hak individu ada pula hak kolektif (ekonomi, sosial, budaya) yang-dalam banyak sejarah sosial-mendahuluinya. Sebagai padanan dari semangat egaliterianisme pada lever pribadi, bangsa Indonesia sebagai suatu kolektivitas juga harus memperoleh, bahkan harus terlebih dahulu memperoleh, hak kemerdekaannya. Inilah pesan moral dari alinea pertama UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa".

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap, dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas berbasis sains dan teknologi. Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajek jika warga Indonesia bisa menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam dikte-dikte bangsa lain.

Selain semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan dirinya dari berhala materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi Revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan Revolusi Rusia yang melahirkan tirani "nomenklatura" terjadi karena keduanya sama- sama terpenjara dalam pemujaan terhadap materialisme. Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting, tetapi tak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang Maha Kuasa, materi itu bersifat relatif yang tak dapat dimutlakkan.

Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruis (murah hati). Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan yang ditandai oleh segala kemajemukannya dengan mentalitas gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong royong, persatuan warga Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan bisa merawat persatuan.

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, alturisme dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan. Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi, tetapi juga dalam bentuk kerja keras dan kerja profesional dalam mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing, yang dengan itu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.

Demikianlah pandangan hidup Pancasila sudah mengandung bawaan mentalitasnya tersendiri. Oleh karena itu, gerakan Revolusi Mental tidak perlu memungut jenis-jenis mentalitas itu dari udara. Yang diperlukan tinggal menentukan mentalitas inti sebagai prioritas perubahan. Logika revolusi menghendaki, "sekali revolusi dicetuskan, ia harus diselesaikan; tidak boleh ditinggalkan di tengah jalan sebelum tujuan revolusi itu tercapai, setidaknya hingga taraf minimum". Oleh karena itu, kita menunggu realisasi gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan ini secara konsisten.

Yudi Latif
Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Mei 2015 dengan judul "Mental Pancasila".