Yasonna Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK soal Laporan Keuangan

Kompas.com - 28/05/2015, 12:30 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Icha RastikaMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Kemenkumham.

"Tahun ini, memang berdasarkan standar pemeriksaan laporan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Namun, tetap ada catatan, masalah tetap diungkap, karena tidak terpisah dari akuntabilitas," ujar Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Agung mengatakan, terdapat dua hal yang menjadi catatan BPK terhadap Kemenkumham. Pertama, mengenai sistem pengendalian internal berupa kewajaran informasi yang dipengaruhi kesesuaian standar keuangan. Kedua, mengenai pengungkapan seluruh transaksi yang harus dilengkapi dengan dokumen yang kompeten dan relevan.

Kedua catatan tersebut, menurut Agung, berada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa masalah antara lain soal pengungkapan aset dan penyelesaian kerugian negara yang nonmateril.

Selain itu, ada juga masalah pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tetapi tidak lantas masalah-masalah itu sebagai perbuatan hukum yang merugikan negara. Itu tidak material," kata Agung.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK. Salah satu yang dilakukan, adalah memastikan seluruh sistem pembayaran pelayanan publik, terintegrasi dengan Kementerian Keuangan.

"Kami bentuk tim bahkan sudah bekerja selama dua pekan lalu. Catatan BPK akan kita tuntaskan dengan membangun sistem yang lebih baik dalam belanja modal dan lain-lain. Saya berjanji untuk tuntaskan permasalahan ini agar jangan sampai terjadi masalah seperti pada masa lalu," kata Yasonna.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X