Istana: Sucofindo Harus Umumkan ke Publik jika Penelitiannya Keliru

Kompas.com - 26/05/2015, 21:22 WIB
Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki KOMPAS.com/Sabrina AsrilTim Komunikasi Presiden Teten Masduki
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memastikan temuan beras diduga terkontaminasi plastik di Bekasi, Jawa Barat, tidak benar. Pemerintah pun menyebutkan hasil penelitian yang dilakukan Sucofindo bertolak belakang dengan hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Labfor Polri.

Pihak Istana meminta Sucofindo bertanggung jawab apabila hasil penelitiannya keliru karena telah menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk tahap awal, pemerintah akan mengumpulkan terlebih dulu para peneliti untuk mendiskusikan hasil penelitian Sucofindo.

"Kalau memang hasil pemeriksaan lab itu, setelah dibicarakan antar-peneliti, keliru, maka Sucofindo harus umumkan kepada publik bahwa itu ada kekeliruan. Itu saja," kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2015).

Hasil tes Sucofindo adalah hasil yang pertama kali mengonfirmasi adanya kandungan plastik dalam beras milik salah seorang warga Bekasi. Sucofindo melakukan penelitian setelah Pemerintah Kota Bekasi mengambil sampel dari warga tersebut. (Baca: Uji Laboratorium Menyatakan Beras Sintetis Mengandung Senyawa Adiktif Plasticizer)

"Ini ada dua hasil lab, sampelnya sama, metodenya sama, kok hasilnya beda," kata Teten.

Teten berharap agar masyarakat bisa memercayai hasil laboratorium yang digunakan pemerintah. Dia juga berharap agar media massa tidak membesarkan berita ini sehingga masyarakat menjadi kebingungan. (Baca: Mengapa Hasil Tes Beras Plastik Sucofindo Bisa Berbeda?)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X