Presiden Minta Tidak Ada Gap dalam Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 26/05/2015, 18:41 WIB
Menko Perekonomian Sofyan Djalil KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenko Perekonomian Sofyan Djalil
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo meminta semua pembantunya bekerja optimal dan memangkas gap yang terjadi dalam percepatan pengadaan infrastruktur prioritas. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

"Tadi diputuskan bahwa sekarang semua proyek harus lebih cepat hambatan-hambatan itu diidentifikasi dan diselesaikan. Bahwa keputusan dan realisasi sekarang ada gap," kata Sofyan.

Ia menyebutkan, kendala tersebut sering kali meliputi birokrasi atau regulasi yang tumpang tindih, lambannya penyelesaian izin, dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Karena alasan itu, Presiden Joko Widodo ingin setiap program dibahas oleh semua pihak yang terlibat untuk mempercepat identifikasi masalah dan cara menyelesaikannya.

"Pak Presiden sangat concern tentang pengalaman yang ada selama ini, tentang success rate beberapa tahun terakhir yang cukup rendah," ujarnya.

Sofyan menyatakan, ada 10 program utama yang menjadi pilot project pembangunan infrastruktur, di antaranya kilang minyak Bontang, tol Trans-Sumatera, tol Balikpapan-Samarinda, dan jalur kereta api di Kalimantan Timur.

"Intinya, suksesnya sekarang harus tinggi, kuncinya menyelesaikan hal detail, rapat, dan yang penting tuntas," kata Sofyan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X